DPD Dianggap Gagal jadi Corong Daerah

CIANJUR - Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, menegaskan bahwa kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) lima tahun terakhir menjadi sebuah lembaga yang diwarnai oleh berbagai praktek birokrasi yang berorientasi kekuasaan dan hemat bicara, sebagaimana yang sering ditemui di instansi pemerintahan era Orde Baru (Orba).

"DPD telah gagal menjadi corong kepentingan daerah untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pengambil keputusan di JakartaKeseharian DPD lebih memperlihatkan praktek birokrasi, sebagai akibat dominannya mantan birokrat era Orba yang masuk ke dalam institusi DPD," tegas Sebastian Salang, dalam acara Press Gathering DPD RI, di kawasan Puncak, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (15/6).

Selain dinominasi oleh para birokrat, Sebastian juga mengaku kecewa dengan kehadiran anggota DPD yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat di daerah yang kental dengan perilaku feodalisme, yang dalam kesehariannya minta dilayani dan malas dalam berargumentasi

BACA JUGA: 66 Anggota Paskibraka Dikukuhkan

"Mereka lupa bahwa saat ini para pimpinan dan anggota DPD itu berada di sebuah lembaga politik publik, yang kehadirannya di DPD diberi mandat oleh rakyat melalui proses pemilu langsung satu kali dalam lima tahun," kata Sebastian.

Dengan memahami latar belakang mayoritas dari pimpinan dan anggota DPD itu, lanjut Sebastian, sebetulnya masyarakat tidak perlu kecewa, sebab secara kelembagaan DPD itu sendiri memang belum melakukan apa-apa untuk kepentingan daerah yang ia wakili"Yang terjadi lima tahun belakangan ini, hanya sebatas kegiatan individu pimpinan dan anggota DPD dengan masyarakat di daerahnya masing-masing

BACA JUGA: SBY Bagikan Sejumlah Tanda Kehormatan

Dalam konteks kelembagaan memang belum pernah terjadi hal-hal yang signifikan untuk kepentingan daerah," lanjutnya.

Jika pimpinan dan anggota DPD mampu melepaskan diri dari pola-pola birokrasi Orba dan mau bertindak kreatif dalam menjalankan tugas-tugas konstitusinya, Sebastian berpandangan, pasti akan lahir berbagai isu penting terkait dengan kepentingan daerah itu sendiri"Soal laporan keuangan daerah misalnya, yang oleh BPK banyak sekali ditemukan ketidakwajaran dari tahun ke tahun

BACA JUGA: Takut Dipidana, DPRD Minta Tolong Mendagri

Tapi DPD tidak pernah mau bicara dan tidak mau tahu," ujar Sebastian lagi.

"Demikian juga soal kontrak karya terkait dengan sumber daya alam di daerah yang secara nyata merugikan daerah, juga luput dari perhatian DPD," imbuhnya.

Sebastian juga menceritakan berbagai pengalamannya selama bergaul dengan pimpinan dan anggota DPD"Mereka itu berlagak bagaikan dewaMereka tidak sadar, bahwa dia berada di lembaga publik yang dipilih rakyat," papar Sebastian pula(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 2010, PNPM di 6.328 Kecamatan