"Daerah otonomi yang gagal sebaiknya disatukan atau dileburkan dengan daerah lainnnyaYang penting, proses evaluasi terhadap daerah yang sudah dimekarkan itu dilakukan secara objektif dan transparan," tegas Irman Gusman, di gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (2/5).
Dari sisi kepentingan percepatan pembangunan daerah, lanjutnya, tidak ada masalah
BACA JUGA: PDIP Minta KPK Periksa Menpora
Selain itu, sama halnya dengan proses pemekaran yang disahkan dengan undang-undang, maka penggabungan daerah yang dinilai gagal itu juga harus melalui undang-undang.“Pemekaran daerah dulunya kan melalui mekanisme undang-undang
Soal penggabungan daerah, lanjutnya, bukanlah hal baru karena juga lazim terjadi di sejumlah negara-negara di dunia
BACA JUGA: Menpera: Perencanaan Pembangunan Kota di Daerah Berbelit-belit
"Fakta itu pula yang mendorong DPD dari awal mendesak Pemerintah Pusat mengkaji dan mengevaluasi daerah baru hasil pemekaran, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota,BACA JUGA: Saksi Ngaku Takut Diperiksa KPK di Markas Brimob
Mengingat peoses pemekaran sebuah daerah itu semula dimaksudkan untuk mempercepat sebuah pembangunan ternyata dalam prosesnya sarat dengan nuansa politik."Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mempublikasikan hasil evaluasi daerah otonomi sepanjang tahun 2010, atas laporan kinerja pemda seluruh Indonesia tahun 2009 yang meliputi 173 indikatorAntara lain, berdasarkan cepat tidaknya penyusunan APBD, pelayanan publik, peningkatan daya saing ,dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Bulan, KY Terima 1.001 Pengaduan
Redaktur : Tim Redaksi