JAKARTA - Gerakan untuk mendorong renegosiasi kontrak karya dengan perusahaan asing di lantai Senayan semakin meluasTidak hanya fraksi-fraksi DPR yang menuntut Presiden SBY serius dengan janjinya itu, sikap yang sama juga ditunjukkan para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
’’DPD sepakat dan sependapat kita harus memiliki kemandirian energi melalui renegosiasi kontrak karya dengan perusaan asing,’’ kata Ketua DPD Irman Gusman usai menggelar pertemuan tertutup dengan Fraksi PDIP DPR RI di gedung parlemen, Selasa (7/6).
Irman mengatakan kontrak karya yang paling urgen untuk dievaluasi adalah sektor tambang dan energi
BACA JUGA: Kaban Sudah Siapkan Dokumen Satu Truk
Namun, dia tidak merinci perusahaan asing tersebutBACA JUGA: Kaban Sudah Siapkan Dokumen Satu Truk
Dilihat kembali manfaat yang diperoleh negara melalui royalti, sudah adil atau belum,’’ katanya.Menurut Irman, DPD telah membentuk Pansus Pertambangan
BACA JUGA: Mundur dari DPR, Misbakhun Tetap Terima Pensiun
Dia yakin renegosiasi bisa dilakukan sepanjang mendepankan cara -cara yang beradab dan equal.Kedua pihak, yakni pemerintah dan perusahaan asing, saling memahami makna dari kepentingan nasional dan kepentingan bisnis’’Dengan begitu saya yakin ini bisa berjalan baik,’’ ujar wakil dari Sumatera Barat, itu.
Sebelumnya, jajaran pimpinan dan sejumlah anggota DPD menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan Fraksi PDIPDari DPD, turut hadir Wakil Ketua DPD Laode Ida dan GKR HemasSedangkan, dari PDIP, ada Ketua Fraksi Tjahjo Kumolo, Yasona Laoly, dan Ganjar Pranowo.
Irman mengatakan DPD juga melakukan komunikasi dengan semua fraksi dan parpol’’Kebetulan sekarang pas waktunya saja bertemu dengan PDIP,’’ jelasnya, lantas tersenyumDia mengakui sebagai ’lembaga serumpun’, DPD berharap bisa membangun hubungan yang saling melengkapi dengan DPR.
Di tempat yang sama, Tjahjo Kumolo membenarkan bila rencana untuk membangun komunikasi ini sudah diagendakan cukup lama’’Kami pernah diundang DPDNah, hari ini kami merespons, sekaligus minta waktu untuk mendiskusikan sejumlah hal,’’ katanya.
Di antaranya, jelas Tjahjo, soal posisi politik DPD terkait usulan amandemen konstitusiDia menegaskan, selama amandemen itu untuk penguatan lembaga,keberpihakan kepentingan daerah, dan memperkuat sistem presidensial, PDIP siap untuk mengkaji lebih lanjut’’Tadi kami belum merespon detilYang penting membangun komunikasi dulu,’’ ujar Sekjen DPP PDIP, itu.
Fraksi PDIP, lanjut Tjahjo, juga memahami perlunya keterlibatan aktif DPD dalam pembahasan sejumlah Rancangan Undang -Undang (RUU)Mulai dari RUU Jogjakarta, RUU Desa, RUU Pemerintahan Daerah, RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sampai RUU Pilkada.
Tjahjo menegaskan semangatnya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial’’Jadi kami membahas masalah yang konstruktifBukan soal inisial A, B, C, D atau SMS gelap,’’ sindirnya, lantas terkekeh.
Tjahjo membenarkan bila dalam pertemuan juga dibahas soal renegosiasi kontrak karyaPandangan DPD, kata dia, sangat pentingKarena sumber daya alam yang dieksploitasi perusahaan asing merupakan milik daerah’’Kita akan cari bagaimana follow up yang terbaik supaya ini bukan hanya wacana,’’ tandasnya.
Sebelumnya, Tjahjo meminta renegosiasi dengan PDIP Newmont, Inalum, dan Exxon menjadi prioritas pemerintah, khususnya Presiden SBY(pri/cdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panwaslukada Banten Tutup Mata
Redaktur : Tim Redaksi