JAKARTA - Setelah enam tahun melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan dan jembatan penghubung kepentingan rakyat dengan kebijakan pemerintah di tingkat pusat, ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman merasa masih ada sejumlah permasalahan umum daerah dan permasalahan kelembagaan DPD yang membutuhkan penanganan serius.
Sejumlah permasalahan itu diantaranya terkait masih tumpang-tindihnya produk hukum"Misalnya antara peraturan-perundangan di bidang otonomi daerah dengan peraturan perundangan sektoral, juga peraturan perundangan antarsektor masih sering berjalan masing-masing tanpa ada koordinasi," kata Irman Gusman dalam acara Refleksi 6 Tahun DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/10).
Selain itu, lanjut Irman, terkait bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, masih banyak menimbulkan masalah sosial dan politik serta berpotensi konflik secara terus-menerus.
"Yang lebih menjadi keprihatinan DPD, potensi konflik horisontal dan konflik vertikal antara masyarakat dan pemerintah atau antarstrata pemerintahan justru dipicu antara lain dana transfer daerah dan masalah tata ruang wilayah yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah," ujarnya
BACA JUGA: Hentikan Rencana Pembangunan Gedung !
Lebih lanjut Irman mengatakan, permasalahan lain adalah soal pemekaran wilayah dan dampaknya bagi beban keuangan pemerintah dan aspek pelayanan masyarakat.Demikian juga halnya dengan pembiayaan pembangunan melalui dana perimbangan, menurut Ketua DPD asal Sumbar itu, juga belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi seluruh daerah karena kriteria mengacu pada jumlah penduduk
"Permasalahan kemiskinan dan pengangguran, penanganan wilayah perbatasan, masalah infrastruktur daerah, HGU, dan investasi, serta berbagai bencana alam dan konflik (separatisme) masih tetap menjadi perhatian semua pihak
BACA JUGA: Sri Mulyani Masuk Daftar Capres PPP
Dalam hal ini pendekatan secara politis dan kultural perlu dijadikan sebagai basis penyelesaian," sarannya.Bersamaan dengan itu, Irman juga mengungkap beberapa permasalahan internal kelembagaan DPD terutama soal sistem pendukung keahlian dan Informasi
Kondisi serupa juga berlangsung pada sistem dukungan staf ahli yang masih dalam awal masa transisi 2010-2011
BACA JUGA: Ginandjar Kuliti Kinerja DPD
"Masa transisi sistem dukungan ini sangat berpengaruh pada komunikasi dan interaksi publik anggota dengan konstituen yang belum menyeluruh dan masih sangat terbatas melalui media masa," pungkasnya(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Siap Kaji Studi Banding DPR
Redaktur : Tim Redaksi