Ginandjar Kuliti Kinerja DPD

JAKARTA - Mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ginandjar Kartasasmita mendesak pimpinan DPD menghentikan rencana pembangunan gedung DPD di 33 provinsi di seluruh Indonesia"Benar pembangunan gedung itu perintah undang-undang, tapi ingat, DPD Indonesia belum berfungsi layaknya anggota senator," kata Ginandjar Kartasasmita, saat jadi key note speaker, acara Refleksi 6 Tahun DPD bertema 'Optimalisasi Fungsi DPD RI untuk Kesejahteraan Daerah' di Plaza DPD, komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (1/10).

Menurut Ginanajar, pimpinan DPR yang juga telah membatalkan pembangunan gedung baru DPR dalam tahun 2010 ini untuk merespon kritikan masyarakat

BACA JUGA: KPK Siap Kaji Studi Banding DPR

Jika sikap DPR itu tidak di respon oleh DPD, kata Ginanjar, maka siap-siap saja DPD akan dihujat daerah.

"Bangun saja sinergisitas dengan daerah dengan memanfatkan gedung milik pemerintah daerah setempat, lalu DPD bantu saja biaya operasionalnyaCara itu jauh lebih efisien ketimbang membangun gedung baru," ujarnya.

Menurut Ginandjar, gedung itu hanyalah simbol

BACA JUGA: Daerah Lebih Gemar Korupsi APBD

Substansi dari keberadaan DPD itu adalah memperjuangkan suara dan aspirasi daerah ke pemerintah"Sebaiknya DPD kembali saja ke khittah utamanya yakni amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menuju layaknya anggota dan institusi senator sebagaimana yang dikehendaki oleh daerah," saran Ginandjar.

Selain menyarankan penghentian pembangunan gedung DPD di daerah, Ginandjar Kartasasmita yang juga mantan Wakil Ketua MPR itu mengkritisi tumpulnya DPD dalam merespon berbagai persoalan bangsa yang ada di berbagai daerah

BACA JUGA: Wacana Ibukota Dipindah, Gedung Baru DPR Ditunda

Salah satu yang disesalkan Ginandjar adalah konflik Indonesia dengan Malaysia di provinsi Kepulauan Riau.

"Mestinya DPD harus lebih responsif dalam membela kepentingan nasionalItu soal Indonesia-Malaysia, kenapa DPD tidak bersuara meresponnyaSebagai representasi daerah, konflik itu bahagian yang semestinya direspon DPD dengan cara mendukung langkah-langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah," jelasnya.

Demikian juga halnya dengan kecenderungan DPD yang akhir-akhir ini mulai mengambil jarak dengan persDalam keanggotaan DPD periode 2004-2009 ada satu tradisi interaksi DPD dengan pers yang selalu memberikan keterangan pers usai komite-komite di DPD bersidang"Saat ini saya perhatikan interaksi itu sudah tidak ada lagiSemua risalah dan keputusan komite-komite DPD, kalau tidak diumumkan kepada masyarakat melalui pers maka berbagai hal penting itu hanya akan menjadi dokumen yang lebih pantas diarsip saja," pungkas Ginandjar Kartasasmita.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Irman Gusman dihadapan mantan dan Anggota serta pimpinan DPD dalam sambutannya mengatakan bahwa tahun ini DPD sudah akan memulai membangun kantor baru DPD di seluruh provinsi di Indonesia dengan anggaran keseluruhan  sebesar Rp166 miliar(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Bentuk Panja Dana Buruh Rp4,9 T