JAKARTA - Sistem ketatanegaraan di Indonesia dinilai belum sempurnaPasalnya, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terlalu besar dalam menentukan nasib bangsa
BACA JUGA: PPRN Ganti Baju jadi PNP
Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang juga merupakan lembaga perwakilan, dinilai tidak mendapatkan banyak peran.Demikian disampaikan Ketua DPD RI Irman Gusman di Plaza DPD RI Senayan Jakarta, Rabu siang (27/7)
BACA JUGA: Tak Ada Dasar Hentikan Gedung DPD di Daerah
DPD dan DPR sebaiknya memiliki kewenangan yang seimbangBACA JUGA: Irman Ingin Kantor DPD di Daerah Segera Terwujud
Lalu siapa yang mewakili masyarakat di daerah kalau bukan DPD?” cetusnya.Ditambahkan Irman, tugas DPR selama ini terlalu beratBeberapa tugas seperti produk kebijakan dan kewenangan anggaran menjadi pekerjaan berat DPR
Atas dasar itulah Irman meminta DPD untuk dilibatkan dalam masalah yang selama ini tidak tercover oleh peran DPR“Beban DPR berat, jadi DPD perlu dilibatkan dalam sisi-sisi lainMenurut saya sistem yang baik dan kerjasama yang solid di Senayan menjadi kunci produk kebijakan yang baik untuk masyarakatKewenangan anggaran juga ada di sini,” ujar Irman.
Terkait maraknya kasus korupsi dan suap yang justru melibatkan para legislator di Senayan, Irman menilai hal itu menjadi salah satu bukti adanya sistem yang kurang baikUntuk itu, DPD menawarkan sistem ketatanegaraan yang lebih baik
“Sekarang sistem sudah mulai menguatDPD menawarkan sistem ketatanegaraan yang lebih baik agar bersama-sama semuanya bukan hanya untuk kepentingan DPD saja tetapi untuk kepentingan semuanya,” ucapnya.
Sekadar diketahui, kewenangan DPD RI selama ini dinilai masih lemahTerkait dengan pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan DPD RI selama ini, hanya dapat diusulkan kepada DPR RI dalam bentuk pertimbanganHal tersebut menimbulkan kesan posisi DPD RI berada di bawah DPR RI(tas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panja Mafia Anggaran Mulai Bergulir di DPR
Redaktur : Tim Redaksi