DPD Minta Dana Transfer ke Daerah Terus Ditambah

Rabu, 27 Juli 2011 – 22:44 WIB

JAKARTA -  Ketua DPD RI Irman Gusman tak henti-henti menyuarakan agar pemerintah pusat terus meningkatkan dana transfer ke daerahIrman menilai dana transfer ke dairah selama ini masih belum memadai. 

Padahal, dana untuk daerah itu sangat penting guna mempercepat pembangunan, khususnya daerah tertinggal yang memerlukan anggaran besar

BACA JUGA: Panja Mafia Anggaran Rawan Transaksi Kepentingan

"Desakan kenaikan anggaran transfer ke daerah ini juga sudah saya disampaikan dalam rapat konsultasi dengan Presiden RI, Selasa kemarin (27/7)," ujar Irman dalam rapat kerja dengan wartawan di gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (27/7).

Selain Irman, rapat kerja tersebut juga dihadiri oleh Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Drs Zulbahri dan Sekjen DPD RI, Siti Nurbaya
Lebih lanjut  Irman menambahkan, pemerintah pusat tak boleh menahan anggaran yang sudah dialokasikan ke daerah

BACA JUGA: DPD Ingin Berbagi Kewenangan Dengan DPR



"Selama ini pemerintah pusat tak henti-hentinya terus menyuarakan pembangunan, namun secara substansi pembangunan tersebut tetap akan sulit terwujud jika dana yang diperlukan tidak diberikan ke daerah lebih besar," ujar senator asal Sumatera barat tersebut.

Irman juga mengatakan, pembangunan yang digembor-gemborkan pemerintah jangan hanya berhenti sebatas retorika saja
Sebab, diperlukan implementasi dengan memberikan porsi anggaran yang cukup sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

"Seharusnya pemerintah daerah lebih besar mendapatkan porsi anggaran, sebab mereka yang memiliki wilayah dan masyarakat, pusat dengan anggaran yang cukup besar hanya mengurusi kebijakan saja," ujarnya.
 
Ketidakadilan dalam pembagian keuangan ini, tambahnya, jelas akan membawa dampak yang bisa menimbulkan masalah besar

BACA JUGA: PPRN Ganti Baju jadi PNP

Masalah-masalah yang mulai bermunculan di permukaan, salah satunya ketika daerah  harus menjual wilayahnya dengan menerbitkan ijin kuasa pertambangan kepada perusahan tambang

"Akibatnya, hutan, perkebunan dan lainnya yang dimiliki daerah rusak karena eksploitasi besar-besaran pertambangan, yang dilakukan investor tambang yang hanya memikirkan keuntungan," pungkasnya(yud/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Ada Dasar Hentikan Gedung DPD di Daerah


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler