JAKARTA -- Menyikapi sorotan dugaan proses penganggaran dana stimulus infratruktur yang berakibat bocornya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia berniat membentuk Panitia Kerja Anti Mafia Anggaran.
Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Program Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan, sebelum Panja Anti Mafia Anggaran dibentuk, sebaiknya seluruh fraksi menyepakati dulu urgensi dan target yang ingin dicapai.
"Panja tersebut seharusnya dapat diposisikan sebagai langkah koreksi dan upaya menemukan desain mekanisme penganggaran yang imun atau kebal terhadap bekerjanya virus-virus mafia anggaran," kata Ronald, kepada JPNN, Rabu (27/7)
Ronald yang ketika dihubungi masih berada di Papua itu menambahkan, setidaknya desain yang dimaksud mampu mendeteksi lebih awal virus-virus mafia anggaran
BACA JUGA: DPD Ingin Berbagi Kewenangan Dengan DPR
Menurut dia, adanya beragam kasus yang mengindikasikan bekerjanya mafia anggaran, yang salah satunya melibatkan (oknum) Anggota DPR sejak periode lalu, tidak bisa dilihat sebagai satu kasus sajaBACA JUGA: PPRN Ganti Baju jadi PNP
"Karena rawan akan transaksi-transaksi yang sebenarnya tidak perlu terjadi," kata Ronald.Menurut dia lagi, satu kasus harus sekedar sebagai contoh fakta kerja mafia anggaran."Apabila titik awal bekerjanya Panja berasal dari satu atau dua kasus tertentu, maka dikhawatirkan adanya peluang serang balik atau sandera kepentingan antar partai politik," kata Ronald menjelaskan.
Seperti diketahui, kerap bocornya APBN yang merugikan negara dan rakyat, membuat DPR RI didorong untuk membentuk Panja Anti Mafia Anggaran
BACA JUGA: Tak Ada Dasar Hentikan Gedung DPD di Daerah
"Kita sangat setuju jika DPR membentuk panja mafia anggaran," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (26/7) di Jakarta(boy/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Irman Ingin Kantor DPD di Daerah Segera Terwujud
Redaktur : Tim Redaksi