JAKARTA — Anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Diyah Ganefi mendukung keputusan pemerintah yang akan menawarkan jatah 25 persen dari tujuh persen saham PT.Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dibeli pemerintah pusat kepada pemerintah NTB.
Menurutnya pola ini dirasa menjadi win-win solution dalam kemelut divestasi inisehingga kepemilikan saham oleh daerah tidak ‘’diboncengi’’ pihak luar yang akan merugikan daerah sendiri
BACA JUGA: Kasus Newmont jadi Model Pembenahan Tambang Nasional
‘’Menkeu menawarkan solusi yang sangat bagus, nantinya saham itu bisa benar-benar dimiliki oleh pemda bukan atas nama pihak swastaSementara itu anggota DPD asal NTB lainnya Farouk Muhammad menambahkan jika pun pemda NTB ingin menggunakan konsorsium PT MDB untuk membeli saham tersebut maka pihaknya meminta harus ada transparansi terlebih dulu mengenai isi kontrak kerja dan kesepakatan antara pemdan dan Multi Capital selaku pihak luar
BACA JUGA: Mesin Jepang Siap Isi Pasar Indonesia
Maksudnya, agar masyarakat mengetahui duduk posisi pemda dalam kepemilikan saham dan pembagian hasil agar tidak merugikan.‘’Memang dikalangan kami masih ada pertanyaan, ada perjanjian yang sampai sekarang belum kami bisa lihat perjanjian antara Daerah Maju Bersaing dan Multi Capital, ini yang perlu kita perhatikan,’’ ujarnya dilokasi yang sama.
Sebelumnya NNT telah melepas 24 persen saham miliknya kepada konsorsium yang dibentuk pemerintah daerah bersama Group Bakrie
BACA JUGA: Hapus Subsidi Mobil Pribadi
Gabungan ini kemudian membentuk usaha patungan bernama PTMulti Daerah Bersaing (MDB)Belakangan konsorsium ini menuai protes karena disebut kurang transparan dan merugikan pemerintah daerah.Karena itulah pada divestasi terakhir ini sejumlah kabupaten menginginkan pembelian tersendiri diluar konsorsium ituNamun pemerintah pusat lebih dulum membeli jatah tujuh persen tersebut dan akan menjual 25 persennya kepada pemda NTBHal inilah yang dimaksud FaroukJika pemda ingin membeli jatah saham tersebut menggunakan konsorsium itu yang pertama kali harus dilakukan adalah melakukan transparansi data(zul/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Minta Audit Saham Bakrie di Newmont
Redaktur : Tim Redaksi