JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta pemerintah menghapus subsidi BBM bagi pengguna mobil pribadi di 2012Upaya tersebut diharapkan bisa mencegah penggelontoran subsidi bagi masyarakat mampu.
Anggota DPD yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid mengatakan, subsidi seharusnya tidak dinikmati oleh pengguna mobil pribadi
BACA JUGA: Menkeu Minta Audit Saham Bakrie di Newmont
“Jangan sampai subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang tidak patut (menerima subsidi),” kata Farhan dalam rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPD, Jakarta, kemarin (20/6).Menkeu Agus Martowardojo mengatakan, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan dua opsi untuk mengurangi subsidi BBM
BACA JUGA: Bea Masuk Bikin Film Hollywood Tak Langsung Bisa Masuk
“Kalau penyesuaian harga BBM tentu masih kita rundingkanIa mengatakan, konsumsi BBM bersubsidi saat ini telah 7 persen melampaui jatah yang ditetapkan di APBN
BACA JUGA: Soal Gaji ke-13, Menkeu Minta PNS Bersabar
Ia berharap Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Kementrian ESDM, dan Pertamina, bisa mengendalikan konsumdi BBM bersubsidi, agar tidak melampaui jatah 38,6 juta kilo liter“Kalau saya dengar secara informal itu bisa,” kata Agus.Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) pada Mei berada di kisaran USD 115,18 per barelSehingga, mulai Januari-Mei, harga rata-rata ICP mencapai USD 110,40 per USDDalam APBN 2011, harga minyak diasumsikan berada di posisi USD 80 per barelSubsidi BBM tahun ini dianggarkan Rp 95,9 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementrian Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan, 53 persen BBM bersubdisi dihabiskan oleh kendaraan roda empat“Nah itu yang menurut saya langsung (dihapuskan)Tinggal sekarang berani enggak pemerintah memutuskan itu,” kata Bambang.
Menurut Bambang, kuota 38,6 juta kilo liter BBM bersubdisi pasti akan terlampauiNamun, kata dia, jika ada pembatasan, pemborosannya tidak akan parahDefisit anggaran di 2011 diperkirakan akan melebihi ambang batas psikologis 2 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Pembengkakan defisit tersebut disebabkan oleh pengajuan tambahan anggaran belanja kementrian/lembaga (K/L), serta meningkatnya risiko fiskal akibat kenaikan harga minyak mentahDalam APBN 2011, defisit APBN diperkirakan mencapai Rp 124,7 triliun atau 1,8 persen dari PDBSebelumnya, pemerintah masih optimistis defisit APBN tidak akan menembus 2 persen PDB(sof/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gula Rafinasi Berpotensi Merembes 600 ribu Ton
Redaktur : Tim Redaksi