DPD Minta Pemerintah Pusat Tak Lepas Tangan

JAKARTA - Desakan agar Kapolri Jenderal Timur Pradopo menjalankan perintah Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menindak Organisasi Masyarakat (Ormas) pelaku anarki tidak hanya datang dari DPRPermintaan serupa juga datang dari pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Wakil Ketua DPD, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, mengatakan bahwa Polri sebagai aparat penegak hukum harus menangkap dalang insiden Cikeusik dan Temanggung

BACA JUGA: Taufiq Kiemas Minta Megawati Ikhlas

“Penegak hukum harus segera melaksanakan instruksi Presiden untuk membubarkan ormas anarkis, tangkap dalang kekerasan atau kerusuhan, serta ungkap skenario di balik konflik antarumat beragama itu,” ujarnya di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (10/2).

Menurut senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu, tak ada lagi alasan bagi institusi penegak hukum atau pemerintah untuk menunda-nunda pembubaran Ormas anarkis yang terlibat dalam aksi kekerasanApalagi, kata dia, ormas pelaku aksi kekerasan sudah diketahui identitasnya.

"Menunda sama dengan membiarkan mereka memperpanjang daftar tindakan anarkis, memperkuat dirinya, memperbanyak pengikutnya, serta memperluas jaringannya sebagaimana terjadi selama ini," imbuh GKR Hemas.

Menurut istri Raja Jogjakarta itu, pelaku anarki harus diadili dan dihukum

BACA JUGA: KPK Didesak Periksa TK

“Pembubarannya (ormas) sama sekali tidak menghilangkan proses hukum yang harus dikenakan kepada para pelaku, dalang, aktor intelektual, dan pimpinan ormas anarkis bersangkutan,” katanya

Selain itu, Hemas juga mendesak Kapolri segera menangkap dan merillis aktor intelektual di balik kekerasan di Cikeusik Banten dan Temanggung“Bila polisi benar-benar telah mengetahui dalang atau aktor intelektual, maka seharusnya polisi dapat pula menangkap dan memublikasikan skenario di balik semua konflik yang merusak kedamaian antarumat beragama,” katanya.

Berdasarkan aspirasi di banyak daerah, kata Hemas pula, DPD menenggarai semua kekerasan atau kerusuhan antarumat beragama tidak berdiri sendiri

BACA JUGA: Golkar Ajukan Penangguhan ke KPK

“Ada benang merah yang mengindikasikan ada skenario yang mengatur terjadi semuanya.”ucapnya.

Karenanya, Hemas mengingatkan Pemerintah Pusat agar bersama aparat dan institusi penegak hukum tidak mengalihkan penanganannya kepada pemerintah daerahKata dia, Pemerintah Pusat yang harus segera bertindak cepat dan tegas agar aktor intelektualnya terbongkar

“Kelalaian, kelambanan, apalagi kegagalan bertindak cepat dan tegas hanya mempercepat kehancuran kelangsungan bangsa dan negaraDPD berulangkali mengingatkan, tapi Pemerintah terkesan kurang tanggap,” pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KAHMI Ingatkan Jangan Mudah Terprovokasi