JAKARTA - Komite III DPD menilai, penyelenggaraan pariwisata di Indonesia berantakanTidak ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah
BACA JUGA: Gubernur Tak Sudi Lantik Bupati Kobar
Akibatnya hanya sedikit destinasi yang diketahui turis asingBACA JUGA: Marzuki Minta Jumlah Capim KPK Tak Dipersoalkan
"Kita bermaksud gitu
BACA JUGA: Sah, Parpol Lobi Capim KPK
Dengan wisata menjadi sumber pendapatanKalau bergulir, destinasi itu masyarakat kecil pun menikmatiEra sekarang pariwisata digalakan," ucap Ketua Komite III DPD Hardi Selamat Hood usai audiensi dengan asosiasi pariwisata di Jakarta, Selasa (6/9).Menurutnya, DPD sangat cemburu dengan pariwisata di MalaysiaJumlah destinasi di negeri jiran tersebut lebih sedikit dibandingkan IndonesiaTetapi jumlah wisatawan asing yang datang jauh lebih banyak"Harus ada keharmonisan dari semua sektorMisalnya polkam dengan isu terorismePU soal jalanTugas budpar tingkatkan promosi," terang Hardi.
Senator asal Kepulauan Riau ini menjelaskan, jika temuan DPD adanya kesalahan penyelenggaraan pariwisata maka harus ada perbaikanMakannya, Komite III akan memanggil Menbudpar, pakar, dan gabungan pengusaha
Sementara itu, Ketua Association of Indonesian Tour and Travel Agencies (Asita) Ben Sukma Harahap mengatakan, anggaran promosi wisata Indonesia mencapai Rp 256 miliar per tahunTapi, manfaat yang didatangkan belum diketahui"Data terakhir menunjukan angka 7 juta orang per tahunTapi ini belum dibagi untuk tujuan apa kedatangannyaKita hanya berdasarkan Id card di imigrasiTakut banyak yang salah digunakan," tuturnya
Angka tersebut, ucapnya, tidak menggambarkan realitas yang terjadiSelain itu, anggaran tidak fokusPromosi wisata lebih banyak digunakan di dalam negeriPadahal, seharusnya di luar negeri untuk mendatangkan wisatawan asing"Kesalahan kita promosi tidak dibarengi penjualanAkibatnya mereka hanya kenal Bali, kenal Jogja," katanya(cdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki: Pembubaran Banggar Bukan Perkara Mudah
Redaktur : Tim Redaksi