DPD Pesimis Pemerintah Mampu Atasi Krisis

JAKARTA - Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Anthony Charles Sunarjo mengatakan, DPD mengkhawatirkan dampak rambatan krisis ekonomi dan keuangan dunia yang terjadi sekarang kendati indikator ekonomi makro semakin membaikDampak rambatannya diantisipasi dengan antara lain menguatkan serta memproteksi pasar dalam negeri (domestik).

“Betapa pun baik ekonomi makronya, tapi ini baru awal

BACA JUGA: Dirjen Pajak Bidik Artis dan Pengacara

Kami mengkhawatirkan ekor krisis,” ujar Anthony dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan PAH II dan PAH IV DPD yang dipimpin Anthony bersama Ketua PAH II DPD Sarwono Kusumaatmadja di lantai 2 Gedung DPD Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11)Kamis (13/11) mendatang, DPD akan menyampaikan sikap resminya tentang krisis ekonomi dan keuangan dunia melalui keputusan Sidang Paripurna DPD.

Kalau Amerika Serikat diprediksi hanya membutuhkan waktu dua tahun untuk keluar dari krisis ekonomi dan keuangan dunia beserta dampak rambatannya, Indonesia justru akan lebih lama

BACA JUGA: Kredit Macet Ancam Perbankan Nasional

“Mungkin akan tiga, empat, atau lima tahunIni akan lebih berbahaya.”

Dampak rambatan krisis ekonomi dan keuangan dunia diantisipasi dengan menguatkan serta memproteksi pasar dalam negeri, memperkuat sektor riil, dan menjaga daya beli masyarakat

BACA JUGA: Pemerintah Diminta Jamin Penuh Uang Nasabah

Pergerakan sektor riil dan daya beli masyarakat diprediksi akan melambat menyusul penurunan kegiatan ekspor dan investasi.

DPD, sambung Anthony, meminta Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga agar menggerakkan sektor riil dengan memperhitungkan inflasi yang cenderung menurun saat iniPenjaminan penuh (full guarantee) BI justru akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana dan bertransaksi di bank.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Ketut Suardana Linggih mengingatkan depresiasi nilai tukar mata uang termasuk faktor yang mempengaruhi tingginya inflasiBI diharapkan berusaha keras menjaga stabilitas nilai tukar karena pergerakan kurs dollar menguat sementara kurs rupiah melemah selama krisis“Terjadilah anomali,” ujarnya.

Seluruh stimulus ekonomi diharapkan berdampak positif terhadap sektor riil untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kebangkrutan perusahaan-perusahaan kecil dan menengahIndonesia sendiri belum terlepas sepenuhnya dari krisis karena sektor riil masih terseok-seok ditandai dengan pertumbuhan sektor perdagangan, pertambangan, dan pertanian yang kecil“Kalau stimulus dikeluarkan akan menurunkan kurs rupiah terhadap dollar,” katanya.

Selain menggerakkan ekonomi, stimulus ekonomi juga diharapkan mengantisipasi perubahan prioritas alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)Bagaimana mungkin sektor riil akan bergerak apabila Rp 220 triliun APBN dihabiskan untuk subsidi energi dan Rp 80 triliun untuk infrastruktur.

Kadin Indonesia, lanjutnya, telah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memanfaatkan kelimpahan potensi sumberdaya alam melalui subsidi impor bersama produk-produk turunannyaPemerintah daerah (pemda) dan pemerintah pusat atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diharapkan mengeluarkan insentif pemanfaatan kelimpahan potensi tersebut seperti pajak.

Pemanfaatan komoditi dalam negeri terutama produk berbahan baku sumberdaya alam harus diperbesarApalagi, potensi sumberdaya alam yang berlimpah tersebut selalu menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil yang termasuk 10 besar di dunia.(eyd/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pertamina Luncurkan Bio Solar untuk Industri