jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad minta peperangan terhadap terorisme jangan dipahami sebagai peperangan negara, tapi harus dilihat sebagai peperangan bangsa. Kalau dipahami sebagai perang negara, Farouk yakin akar permasalahan terorisme tidak akan pernah tersentuh dan terselesaikan.
Salah satu contoh bahwa Indonesia memahami peperangan terhadap terorisme sebagai peperangan negara, ujar Farouk, ditandai dengan keputusan pemerintah yang fokus membangun berbagai lembaga pendidikan yang represif.
BACA JUGA: Pak Jaksa Agung, Hak Korban Novel Bagaimana?
“Saat saya jadi Gubernur PTIK 10 tahun lalu, saya sudah ingatkan Bappenas jangan perbanyak membangun lembaga-lembaga pendidikan khusus anti-teroris yang represif,” kata Farouk Muhammad, dalam Forum Legislasi “RUU Terorisme” di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (16/2).
Saran tersebut, menurut Farouk, sama sekali tidak dipertimbangan Bappenas sehingga aspek preventif terhadap tindakan terorisme terbaikan.
BACA JUGA: Ini Kata Wali Kota Semarang Usai Digarap KPK
“Makanya tidak akan pernah terorisme ini disentuh sampai ke akarnya sebab negara membangun sistem perlawanan. Mestinya didekati dengan rasa berbangsa,” ujar Senator dari Nusa Tenggara Barat ini.
Karena peperangan terhadap terorisme sudah mengatasnamakan negara, Farouk mendorong agar setiap nyawa yang melayang karena tindakan aparat negara harus dipertangungjawabkan.
BACA JUGA: Kapan Pemerintah Keluarkan Perpres Pakaian Dinas PNS?
“Saya dorong setiap nyawa yang hilang oleh tindakan Densus 88 Polri, harus dimintai pertanggungjawabannya. Tak baik juga negara ini jadi kalau itu dibiarkan saja tanpa pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korban: Novel Berdarah Dingin
Redaktur : Friederich