JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara resmi menolak wacana yang dilontarkan pemerintah untuk mengembalikan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dari model pemilihan secara langsung oleh rakyat, menjadi pemilihan oleh DPRDJika hal itu sampai terealisasi, maka sama saja dengan kemunduran bagi demokrasi.
Hal itu disampaikan Ketua DPD RI, Irman Gusman, saat menyampaikan pidato sambutan Refleksi Akhir Tahun DPD RI di gedung DPD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/12)
BACA JUGA: Bawaslu Anggap KPU Tak Serius Tangani KPUD Bermasalah
Dalam sambutan berjudul Indonesia 2010 dalam "Perspektif Daerah : Catatan Reflektif DPD RI Menyongsong 2011" tersebut Irman menyatakan, persoalan tingginya biaya politik tidak bisa dijadikan alasan untuk mengembalikan pemilihan Gubernur ke DPRD.Menurut Irman, saat ini DPD sudah menyiapkan draft RUU Pemilukada yang akan disampaikan ke DPR
Senator dari daerah pemilihan Sumatera Barat itu menegaskan, sebagai negara demokrasi yang diakui dunia maka seharusnya proses demokratisasi yang sedang berlangsung bisa dipelihara dengan baik
BACA JUGA: PT Tinggi Tak Jamin Kuatnya Sistem Presidensiil
"Jadi munculnya gagasan untuk kembali pada sistem lama dengan memilih kepala daerah melalui DPRD, tentu harus dipertimbangkan dengan seksama dan cermat," tandas Irman.Lebih lanjut dikatakannya, ada prinsip-prinsip yang harus tetap dijaga dalam berdemokrasi
BACA JUGA: Pentolan PDP Anggap Soeharto Lebih Baik Dari SBY
Artinya, kata Irman, ada pergeseran kedaulatan dari segelintir elit ke rakyat seutuhnya"Ini sesuai dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat," sambungnuya.Karenanya Irman wanti-wanti agar Pemilukada tidak dikembalikan lagi ke DPRD"Jika kita mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD, maka bukankah itu sama saja kemunduran demokrasi?" pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bursah Zarnubi Tawarkan Skenario Hadapi Partai Besar
Redaktur : Tim Redaksi