DPD Tuding Parpol Penyebab Stagnasi Pembangunan Daerah

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuding partai politik (parpol) sebagai faktor terhentinya pembangunan di daerahPartai-partai politik dianggap hanya menjadikan daerah sebagai ajang rebutan kekuasaan.

“Fakta di berbagai daerah-daerah, justu bukan keberhasilan pembangunan dan desentralisasi atau otonomi daerah, tapi justru problematika rumit yang menjadikan pembangunan di daerah terstagnasi,” ujar Wakil Ketua DPD Laode Ida, ketika membuka "Seminar Partai Politik dan Pembangunan Daerah" di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3).

Dari pihak parpol hadir Ferry Mursyidan Baldan (Partai Golkar), Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera), Arif Budimanta (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Roy BB Janis (Partai Demokrasi Pembaruan), Ida Fauziah (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Viva Yoga Mauladi (Partai Amanat Nasional).

Laode membeberkan, problematika rumit di daerah yang menyebabkan pembangunan daerah terstagnasi, antara lain seperti ketertinggalan infrastruktur, keterpencilan, dan kemiskinan

BACA JUGA: Perpecahan Golkar Bisa Terulang

Sebagai basis pertumbuhan nasional, pembangunan di daerah menjadi tidak terkelola, yang antara lain disebabkan partai-partai politik.

“Para pengambil kebijakan di Jakarta, baik pemerintah maupun parlemen yang berasal dari partai-partai politik, tidak mempedulikan daerahPadahal dibutuhkan segera penyelesaian teknis dan strategis

BACA JUGA: Polri Kesulitan Supervisi Korupsi

Banyak problematika rumit di daerah, tapi Jakarta tidak kunjung peduli,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, partai politik hanya menjadikan 500-an daerah provinsi, kabupaten dan kota, sebagai ajang rebutan kekuasaan“Di sana terjadi perebutan kekuasaan setiap hari,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa kemunculan partai-partai politik tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pembangunan di daerah

BACA JUGA: Arbab Jenguk Abdul di KPK

“Justru yang terjadi sebaliknya,” katanya.

Ditambahkan Laode, kerusakan birokrasi di daerah juga disebabkan oleh partai politikApalagi sejak era pemilihan gubernur, bupati, walikota, setiap pejabat terpilih akan memenuhi janji-janji serta tuntutan-tuntutan pendukungnya“Birokrasi pun diacak-acakPengacak-acakan ini serius sekali,” tukasnya.

Parahnya lagi, masih menurut Laode, adalah kecenderungan daerah pada etnis tertentu sejak ada keharusan putera daerah menjadi gubernur, bupati, walikota, hingga pejabat daerah di bawahnya dan pegawai-pegawai daerah“Sehingga, yang dilayani etnik, yang melayani etnik; atau daerah dianggap sebagai bagian negara yang berbasis etnik," kritiknya.

Semua persoalan tersebut, menurut Laode lagi, akhirnya mengacaukan tatanan di daerahMakanya katanya, demokrasi harus direstorasi atau ditata kembali bersamaan dengan pengelolaan pembangunan daerah.

"Restorasi kehidupan berbangsa dan bernegara itu membutuhkan modal, yaitu: semangat pluralisme, budaya demokrasi, dan birokrasi profesionalTidak bisa formatnya by accident, tapi by design,” pungkasnya(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Belum Perhitungkan JK