“Fakta di berbagai daerah-daerah, justu bukan keberhasilan pembangunan dan desentralisasi atau otonomi daerah, tapi justru problematika rumit yang menjadikan pembangunan di daerah terstagnasi,” ujar Wakil Ketua DPD Laode Ida, ketika membuka "Seminar Partai Politik dan Pembangunan Daerah" di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3).
Dari pihak parpol hadir Ferry Mursyidan Baldan (Partai Golkar), Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera), Arif Budimanta (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Roy BB Janis (Partai Demokrasi Pembaruan), Ida Fauziah (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Viva Yoga Mauladi (Partai Amanat Nasional).
Laode membeberkan, problematika rumit di daerah yang menyebabkan pembangunan daerah terstagnasi, antara lain seperti ketertinggalan infrastruktur, keterpencilan, dan kemiskinan
BACA JUGA: Perpecahan Golkar Bisa Terulang
Sebagai basis pertumbuhan nasional, pembangunan di daerah menjadi tidak terkelola, yang antara lain disebabkan partai-partai politik.“Para pengambil kebijakan di Jakarta, baik pemerintah maupun parlemen yang berasal dari partai-partai politik, tidak mempedulikan daerah
BACA JUGA: Polri Kesulitan Supervisi Korupsi
Banyak problematika rumit di daerah, tapi Jakarta tidak kunjung peduli,” katanya.Selain itu, lanjutnya, partai politik hanya menjadikan 500-an daerah provinsi, kabupaten dan kota, sebagai ajang rebutan kekuasaan
BACA JUGA: Arbab Jenguk Abdul di KPK
“Justru yang terjadi sebaliknya,” katanya.Ditambahkan Laode, kerusakan birokrasi di daerah juga disebabkan oleh partai politikApalagi sejak era pemilihan gubernur, bupati, walikota, setiap pejabat terpilih akan memenuhi janji-janji serta tuntutan-tuntutan pendukungnya“Birokrasi pun diacak-acakPengacak-acakan ini serius sekali,” tukasnya.
Parahnya lagi, masih menurut Laode, adalah kecenderungan daerah pada etnis tertentu sejak ada keharusan putera daerah menjadi gubernur, bupati, walikota, hingga pejabat daerah di bawahnya dan pegawai-pegawai daerah“Sehingga, yang dilayani etnik, yang melayani etnik; atau daerah dianggap sebagai bagian negara yang berbasis etnik," kritiknya.
Semua persoalan tersebut, menurut Laode lagi, akhirnya mengacaukan tatanan di daerahMakanya katanya, demokrasi harus direstorasi atau ditata kembali bersamaan dengan pengelolaan pembangunan daerah.
"Restorasi kehidupan berbangsa dan bernegara itu membutuhkan modal, yaitu: semangat pluralisme, budaya demokrasi, dan birokrasi profesionalTidak bisa formatnya by accident, tapi by design,” pungkasnya(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Belum Perhitungkan JK
Redaktur : Tim Redaksi