DPD Usul Pengadilan Tipikor Di Setiap Dati II

JAKARTA - Tim Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dewan Perwakilan Daerah (Tipikor) DPD, mengusulkan agar materi Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) memasukan perlunya pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap kabupaten/kota.

“Pengadilan Tipikor dimaksud merupakan pengadilan khusus yang masuk dalam lingkungan paradilan umum yang kedudukannya sama dengan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA),” kata Ketua Tim Tipikor DPD, Marwan Batubara, dalam Sidang Paripurna DPD, Kompleks Parlemen, Senayan—Jakarta, Kamis (5/2), dipimpin Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita

Kita bersikap sama dengan Pemerintah, lanjut Marwan, hanya saja, pembentukannya bertahap dengan mempertimbangkan anggaran belanja, sumber daya manusia, dan sarana prasarana di daerah-daerah bersangkutanUntuk tahap awal, Tim Tipikor DPD mengusulkan di lima lokasi, yaitu Jakarta Pusat, Medan, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan.

Komposisi hakim pengadilan tipikor harus ganjil yang terdiri atas hakim ad hoc dan hakim karir yang ditetapkan sesuai tingkatan dan kepentingan pemeriksaannya

BACA JUGA: Sultan Tolak Parardhya

“Tetapi jumlah hakim ad hoc lebih banyak dibanding hakim karir, katanya.

Marwan melanjutkan, perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor tidak hanya hasil penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga Kejaksaan AgungTata beracaranya pun disertai wewenang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan sebagai hak tersangka yang diajukan tersangka atau kuasa hukumnya.

Sementara itu, Ketua DPD menngingatkan, draf RUU Pengadilan Tipikor yang diajukan DPD bukan RUU usul inisiatif

BACA JUGA: Kok Tak Ada Tembakan Peringatan?

Tetapi, pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU Pengadilan Tipikor yang diminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas DPD bersama DPR dan Pemerintah.

Marwan juga menjelaskan, pihaknya akan kembali menindaklanjuti kasus korupsi ke KPK“Besok (Jumat, 6/2) DPD akan menyerahkan 7 kasus yang diterima dari laporan anggota DPD ditambah laporan masyarakat,” ujarnya

BACA JUGA: Sumut Bisa Selevel Maluku dan Papua

Sebelumnya, KPK menindaklanjuti 8 kasus korupsi ke KPK yang diserahkan bulan Maret 2008 dan 6 kasus korupsi yang diserahkan bulan Juli 2008.

Salah satu kasus korupsi yang akan ditindaklanjuti adalah penggelapan pajak dan retribusi air Danone-AQUA yang diproduksi PT Aqua Golden Mississippi Tbk“Air yang disedot 2 juta liter per hari, yang dilaporkan 1 juta liter per hariPajak dan restribusi untuk daerah hanya Rp5 per liter, padahal harga jualnya Rp500 per liter.”

Menurutnya, kesulitan daerah adalah mengontrol pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang harus dibagihasilkan kepada daerah bersangkutan yang aturan pajak dan retribusinya belum memiliki rujukan meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air yang pengimplementasiann ya melalui Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Menteri (Kepmen)(Fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Aktor di Luar Lapangan Harus Ditangkap