jpnn.com, JAKARTA - Kinerja Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dinilai kurang memuaskan oleh Komisi X DPR RI.
Mereka terang-terangan menyerang Nadiem dalam rapat kerja Komisi X pada 26 September.
BACA JUGA: Nadiem Sebut 1,6 Juta Guru Pakai Platform Merdeka Mengajar, Begini Manfaatnya
Andi Muawiyah Ramly, anggota Komisi X dari fraksi PKB ini menilai sejak Nadiem menjadi menteri, sudah empat kegaduhan nusantara yang dibuat.
"Saya lihat Mas Menteri ini sejak awal sampai sekarang bikin kegaduhan terus. Saya catat ada empat kegaduhan nusantara, yaitu soal sejarah, organisasi penggerak, RUU Sisdiknas, dan shadow team," terangnya.
BACA JUGA: Guru PPPK Curhat kepada Hotman Paris soal Gaji, Pak Sekda Berkata Begini
Dia tidak puas dengan penjelasan Nadiem soal shadow team yang diklarifikasi menjadi mirror alias cermin.
Baginya aneh, ketika Nadiem membanggakan shadow team di PBB dan menyatakan ada jabatan yang setara dirjen.
BACA JUGA: Guru PPPK Belum Digaji Mengadu ke Hotman Paris, Ini Respons Sukarma, Ya Ampun
"Ini luar biasa sekali kok bisa tim shadow kewenangannya setara dirjen. Itu sama saja bertentangan dengan UU ASN," tegasnya.
Seakan menampar Nadiem dengan program satu juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Andi mengungkapkan kondisi guru ASN tersebut. Dia mengaku menerima video viral dari guru PPPK di Lampung yang sembilan bulan belum digaji.
Ironisnya, para guru tersebut malah mengadu ke Hotman Paris Hutapea. Bagi Andi itu sangat ironis karena seharusnya Nadiem yang didatangi.
"Guru-guru PPPK ke Kopi Joni berharap dukungan Hotman Paris. Itu pengacara lho, bukan menteri. Mas Nadiem ke mana," serunya.
Andi mengingatkan Nadiem, para wakil rakyat yang duduk di Komisi X adalah orang nomor satu di daerah masing-masing. Mereka dipilih rakyat karena diyakini mampu berjuang.
"Kami akui Mas Menteri ini sangat pintar, tetapi kami juga enggak bodoh-bodoh amat. Kami bicara Mas Nadiem hanya bilang iya, tetapi tidak dilakukan," sesalnya.
Dia menegaskan bila Nadiem ingin diberikan tepuk tangan Komisi X dan rakyat, bereskan dulu masalah guru. Mulai dari guru PPPK belum digaji.
Guru lulus PG belum diangkat ASN, dan honorer tenaga kependidikan yang belum terakomodasi di seleksi PPPK 2022.
"Enggak usah bicara teknologi canggih-canggih karena Indonesia itu beragam, enggak seperti luar negeri. Toh Mas Nadiem tinggal dua tahun lagi jadi menteri," pungkasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad