jpnn.com - BANDA ACEH - Sejumlah anggota DPR Aceh (DPRA) dari Komisi A dan Komisi C, dilaporkan plesiran atau 'jalan-jalan' ke luar negeri.
Kunjungan kerja yang bernuansa wisata itu dikecam keras oleh Wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda maupun wakil rakyat lainnya, karena dalam minggu ini sedang ada pembahasan lima qanun mengakhiri masa tugas dewan.
BACA JUGA: Didor Polisi, Tiga Penjambret Kawakan Menangis
Perjalanan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja beberapa anggota dewan yang mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 30 September ini.
Dari informasi yang diperoleh wartawan, Komisi A terbang ke Perancis. Sedangkan Komisi C rencananya ke Hongkong, kemarin malam (20/9) sudah bertolak melalui Jakarta.
BACA JUGA: Tahanan Melahirkan di Rutan
Mereka yang berangkat diperkirakan belasan anggota dewan. Wartawan yang mencoba mengkonfirmasi ke Sekwan belum berhasil.
Kemudian, menghubungi Ketua DPRA, Hasbi Abdullah juga tak ada jawaban. Lalu wartawan mencoba menghubungi dua Wakil Ketua, Tanwier Mahdi dan beliau menjawab tidak mengetahui secara pasti soal keberangkatan itu. Malah menyarankan wartawan menghubungi Sekwan.
BACA JUGA: Polisi Tumbang Dibacok di Depan Asrama Polisi
Wakil Ketua II Sulaiman Abda yang dihubungi wartawan mengaku memang benar ada keberangkatan sejumlah dewan. Tetapi izinnya ia tidak tahu, mungkin dikeluarkan oleh Ketua DPRA.
"Kalau benar-benar berangkat kita sangat sesalkan. Sebab, mulai tanggal 23 sampai 27 September hasil Banmus lima raqan di akhir masa tugas DPRA masa bhakti 2009-2014," tambah Sulaiman.
Keberangkatan anggota DPRA ke Prancis dan Hongkong mendapata kecaman keras Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani.
Askhalani menilai keberangkatan wakil rakyat itu hanya menghambur-hamburkan uang rakyat Aceh di akhir jabatan.
"Selama ini, tidak ada kontribusi yang berarti. Mereka selalu beralasan untuk kepentingan Rakyat atau Qanun dan sebagainya. Tapi apa buktinya, tidak ada hasil dan manfaat yang jelas atas keberangkatan itu," tegas Askhalani kepada Rakyat Aceh (Grup JPNN), Minggu (21/9).
Untuk itu, Askhalani meminta kepada anggota DPRA tersebut membuat penjelasan pertanggungjawaban, hasil dan dampak kepada masyarakat Aceh dari kunjungan tersebut.
"Jika kunjungan tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka Sekwan selaku pengguna anggaran harus bertanggung jawab," cetus Askhalani.
Askhalani juga meminta kepada BPK untuk melakukan audit terhadap aksi yang dilakukan anggota dewan yang sudah melukai masyarakat Aceh. Terlebih kebanyakan anggota DPRA yang berangkat itu adalah anggota tidak terpilih kembali.
"Jadi sangat jelas, kunjungan mereka itu tidak memberi dampak dan manfaat untuk masyarakat. Kecuali manfaat untuk pribadi anggota DPRA yang berangkat," pungkas Askhalani. (mag-54/imi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Identitas Mayat Perempuan Diduga Korban Perkosaan Terkuak
Redaktur : Tim Redaksi