Desakan agar TPPI segera membayar utang ke Pertamina dikemukakan anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid dan Wakil Direktur Reforminer Institute Khomaidi, serta anggota Komisi VII Sugihono Karyosuwondo yang dihubungi terpisah.
Belum dibayarnya utang TPPI ke Pertamina dan BP Migas, kata Nusron, menimbulkan banyak pertanyaan, ada apa? Karena itu, politisi dari Partai Golkar ini mendesak DPR memanggil pimpinan TPPI untuk menjelaskan persoalan ini agar semua kewajiban utang dapat dilunasi.
“Saya kira DPR harus memanggil TPPI, agar persoalan utang TPPI tidak berlarut-larut dan keuangan negara juga tidak semakin dirugikan hanya karena ulah TPPI yang belum juga membayar utangnya,” papar Nusron.
Sebelumnya, pimpinan Komisi XI dalam hal ini Wakil Ketua Harry Azhar Azis juga pernah mendesak agar TPPI segera membayar utang baik ke Pertamina mupun ke BP Migas.
Desakan juga diungkapkan Khomaidi
BACA JUGA: 2012, Bangun Bandara di Majalengka
Dia menyatakan TPPI harus segera membayar utang dalam waktu yang tidak terlalu lamaBACA JUGA: Industri Ditarget Tumbuh 10 Persen
“Saya juga heran, mengapa urusan utang TPPI ini jadi berlarut-larutBACA JUGA: Harga Emas Katrol Pembiayaan
Kenapa tidak segra diselesaikanApalagi Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sudah memutuskan agar TPPI membayar utangnya kepada Pertamina,” ujar Khomaidi sambil menambahkan mungkin ini ada persoalan lain yang jadi bingung dibuatnya.Belum dibayarnya utang TPPI ke Pertamian dan BP Migas yang lumayan besar itu kata Khomaidi, sangat merugikan Pertamina dan BP MigasJika utang dibayar segera, maka uang tersebut dapat dimanfaatkan Pertamina untuk usaha hilir dan hulu.
Karena berlarut-larut, Khomaidi mengusulkan agar pemerintah –dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM- harus melakukan intervensiIntervensi yang saya maksud adalah mendesak TPPI agar segera melunasi utangnyaDiakui Khomaidi, ada usulan agar pembayaran utang dilakukan dengan pembelian gas elpiji dan salah satu jenis BBM Mogas,tapi yang aneh, TPPI memberikan harga elpiji yang lebih mahal dari harga pasaran.
“Jelas Pertamina menolak, karena jika dipaksakan, suatu ketika Pertamina bisa kena delik korupsiJadi, jika pembayaran denhan opsi pembelian elpiji, maka TPPI harus realistis,” pungkasnya
Selain desakan agar TPPI melunasi utangnya segera, anggota Komisi VII DPR Sugihono Karyosuwondo juga meminta agar rencana restrukturisasi utang TPPI itu dibatalkan saja

"TPPI sudah tidak punya itikad baik, saya minta dibatalkan saja," katanya di Jakarta, MingguMenurut dia, persoalan TPPI sudah seperti penyakit kanker yang berlangsung lama dan menjalar kemana-mana.
Penundaan penandatanganan kontrak yang kesekian kalinya, lanjut Sugihono, sudah merupakan bukti ketidakberesan restrukturisasi utang TPPIPada 26 Mei 2011, "term sheet" (lembar persyaratan) restrukturisasi utang TPPI telah ditandatanganiSesuai "term sheet" itu penandatanganan "master of closing agreement" (MCA) TPPI dijadwalkan pada 26 Juli 2011.
Namun kemudian tertunda menjadi 15 Agustus 2011 dan ditunda lagi menjadi 26 Agustus 2011 serta terakhir pada 7 September 2011Ketidakberesan proses restrukturisasi TPPI juga terbukti dengan adanya protes perusahaan kontraktor asal Jepang, JGC Corporation dan dua perusahaan yang berkedudukan hukum di Belanda yakni Argo Capital BV dan Argo Global Holdings BV.
Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai piutang cukup besar di TPPI, selain ada juga gugatan hukum yang telah diajukan PT Pertamina (Persero) dan Argo Capital kepada TPPISugihono juga mempertanyakan keberadaan perwakilan pemerintah baik di TPPI maupun PT Tuban Petrochemical Industries, selaku induk TPPI
Di TPPI, pemerintah menempatkan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto sebagai komisarisSementara, di Tuban Petro, Staf Khusus Menko Perekonomian Amir Sambodo duduk sebagai direktur utama.
"Apa saja pikiran mereka selama iniSemestinya mereka mengedepankan 'think goverment first'," kata Sugihono(dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Potensi Rebut Pasar Baja Di Malaysia
Redaktur : Tim Redaksi