"Ini semua sudah serba terlambat karena Menteri BUMN sudah mengambil keputusan sendiri dan kita baru sadar bahwa harga Rp850 per lembar saham itu teramat murah
BACA JUGA: Pertamina Jamin Stok BBM Mentawai Aman
Untuk saya minta Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar bertanggung jawab atas obral saham tersebut," tegasnya, di DPR, Senayan Jakarta, Selasa (2/11).Lebih lanjut Chandra mengungkap saat-saat terakhir rapat Komisi VI dengan Menneg BUMN
BACA JUGA: BISNIS : Medco Anggarkan Capex USD 1,5 M
Soal siapa calon investor potensial yang tertarik membeli saham PT KS?, menteri belum dapat memastikannyaBACA JUGA: BTN Kuasai 27 Persen Pasar KPR di Indonesia
Tapi (jumlahnya) puluhan ribu lembar," kata Chandra, mengutip pernyataan Menneg BUMN.Tapi disaat DPR reses, keputusan sudah ada bahwa harga per lembar sahamnya hanya Rp850 dan itu teramat murah, ujar Chandra Tirta Wijaya.
"Untuk itu, Komisi VI DPR merasa perlu segera dilakukan investigasi atas keluarnya putusan untuk menjual saham seharga Rp850 dan Menneg BUMN diminta transparan terhadap alokasi kepemilikan saham yang dijual murah itu," tegasnya.
Seharusnya, pemerintah provinsi dan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas utama untuk memiliki saham tersebutKenapa itu tidak terjadi dan Menneg BUMN harus menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran masyarakatJangan sampai persoalan ini meledak dan memaksa DPR untuk membuat Pansus," pungkasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tren Positif IHSG Terus Berlanjut
Redaktur : Tim Redaksi