jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan menyesalkan tidak adanya pemberitahuan dari Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia sebelum mengeksekusi mati seorang tenaga kerja asal Jawa Timur (Jatim) Muhammad Zaini Misrin Arsyad.
Taufik menganggap bahwa ini adalah sebuah bentuk pelecehan Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia.
BACA JUGA: Nizar: Upaya Membebaskan Misrin Melemah di Era Jokowi
“Itu yang kami sesalkan, kenapa tidak ada keterbukaan informasi. Kalau tanpa ada notifikasi dari pemerintah Arab Saudi ke Indonesia tentu ini pelecehan,” kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/3).
Pemerintah sebelumnya mengonfirmasi bahwa tidak ada pemberitahuan dari Kerajaan Arab Saudi soal eksekusi Zaini tersebut.
BACA JUGA: TKI Dipancung di Arab Saudi, Begini Respons Istana
Taufik mengatakan harus dicari tahu apa penyebabnya sampai Kerajaan Arab Saudi tidak menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia.
Menurut dia, ke depan harus dilakukan langkah diplomasi yang lebih tegas lagi karena ini menyangkut nyawa seorang warga negara.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPR: Orba Saja Tumbang Dikritik Pak Amien
“Kami yakin dan tahu betul pemerintah sekarang sangat intensif terhadap perlindungan hak asasi manusia TKI yang dikirim ke luar negeri,” kata wakil ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Dia mengatakan, jangankan persoalan TKI, masalah asuransi jemaah yang tertimpa musibah robohnya crane di Arab Saudi juga harus ada tindaklanjutnya dari pemerintah setempat.
“Ini jadi catatan pemerintah untuk melakukan langkah tegas dan diplomasi kepada siapa pun itu termasuk Arab Saudi,” ungkapnya.
Tauik menegaskan pemerintah harus menyampaikan nota protes secara keras kepada Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil langkah diplomasi lain, misalnya melakukan kunjungan ke Saudi.
“Kami menghormati pemerintah yang sudah beberapa kali lakukan advokasi, tapi saat eksekusi tidak diinformasikan oleh Arab Saudi,” katanya.
Dia mengatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Joko Widodo, sudah berbicara agar eksekusi ditangguhkan. Tapi, itu juga tidak diindahkan Arab Saudi.
“Secara objektif (pemerintah) sudah melakukan itu. Kalau memang benar-benar tanpa notifikasi berarti harus melakukan protes keras kepada raja Saudi,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP Desak Pemerintah Lawan Arogansi Arab Saudi
Redaktur & Reporter : Boy