jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Edhie Prabowo tidak setuju dengan rencana kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang terpaksa mengeser dan mengurangi alokasi anggaran masing-masing direktorat jenderal pada 2016. Termasuk untuk pembelian pesawat penanggulangan kebakaran hutan/lahan harus comot sana-sini.
Hal ini disampaikan Edhie Prabowo saat memimpin rapat kerja dengan Menteri LHK di Komisi IV DPR, Jakarta, Rabu (16/9).
BACA JUGA: Perizinan di Daerah Dipangkas, Pengembang Senang
Diketahui proyeksi anggaran Kementerian LHK pada RAPBN 2016 hanya Rp6,3 triliun. Jumlah ini turun dibanding APBN 2015 sebesar Rp6,6 triliun.
Anak buah Prabowo Subianto itu sempat menyindir pemerintah. Menurutnya, dengan anggaran Rp6,3 triliun tersebut berarti pemerintah hanya mengalokasikan dana pengawasan hutan nasional yang luasnya 120 juta hektar sebesar Rp52.500 per hektar/tahun.
BACA JUGA: Rupiah Makin Jeblok, Ini Yang Harus Dilakukan Pemerintah
“Jadi kita sudah bisa terka sendiri bagaimana bentuk hutan kita ke depan dengan anggaran yang hanya 52 ribu itu. Namun demikian kita tidak boleh menyerah,” kata Edhie Prabowo.
Kritik ini disampaikannya karena berdasarkan perbandingan pagu APBN 2015-2016 ketika Kementerian Kehutanan masih sendiri, dengan RAPBN 2016-2017 saat Kementerian Kehutanan digabung dengan Lingkungan Hidup, anggarannya justru menurun.
BACA JUGA: Luhut: Utang Indonesia Paling Rendah Dibanding Negara Lain
“Tahun 2016, denga bersatunya Kehutanan dengan Lingkungan Hidup anggarannya kok semakin kecil? Anggaran seharusya ditambahkan lebih besar sedikit dibanding Kehutanan dulu. Ini menjadi pertanyaan bersama. Anggaran kehutanan sangat penting agar kita tidak menimbulkan persoalan lebih besar lagi,” ujarnya.
Edhie juga menyatakan tidak setuju karena Menteri Siti mengurangi anggaran untuk dirjen-dirjennya yang punya peran sama pentingnya, seperti pengawasan daerah aliran sungai (DAS) dan Hutan Lindung, Litbang hingga penyuluh kehutanan.
“Saya tidak setuju ibu mengurangi anggaran atau menggeser. Cari jalan, bilang pada Presiden. Kami di DPR mendukung penambahan anggaran. Bila perlu mintanya ke departemen lain yang anggaran tidak terserap, di KKP mungkin, ini masukan, atau di kementerian lain yang penyerapannya sangat tebatas,” pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Sini Jual Kambing Kurban Hanya Rp 1,5 Juta
Redaktur : Tim Redaksi