jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengapresiasi langkah konkret dan gerak cepat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam menangani masalah investasi di Pulau Rempang yang sempat ditolak oleh masyarakat setempat.
Menurut Darmadi, Menteri Bahlil telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang menteri dan kemampuan problem solving yang dimiliki Bahlil jarang dimiliki oleh menteri lainnya.
BACA JUGA: Menteri Bahlil Pastikan Investasi Rempang Berdampak pada Ekonomi Rakyat, DPR Merespons Begini
“Clear, bagus dan menggambarkan tugas seorang menteri yang mau turun ke bawah. Bagus sekali karena jarang ada manteri seperti ini, membumi, down to earth,” kata Darmadi dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Bahlil dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang dikutip, Selasa (3/10).
Politikus PDIP ini mengatakan upaya Menteri Bahlil dalam menyelesaikan konflik di Pulau Rempang ini patut diapresiasi dan penjelasan Menteri Bahlil kepada masyarakat Pulau Rempang bisa diterima sekaligus menjadi jawaban atas informasi hoaks di tengah-tengah masyarakat.
BACA JUGA: Menteri Bahlil Bicara Keras Soal TikTok, Singgung Gerakan Tambahan
“Gerakannya sudah sat-set. Kami apresiasi. Semoga masyarakat dan pihak-pihak lain bisa lebih jelas, sehingga tidak terus-terusan menyerang pemerintah,” ucap Darmadi.
Menurut Darmadi, sikap keterbukaan Menteri Bahlil terkait persoalan di Pulau Rempang ini karena adanya kesalahan komunikasi di awal.
BACA JUGA: Lihat UMKM Terpuruk, DPR Dukung Menteri Bahlil Tolak Izin E-Commerce TikTok
Untuk itu, komunikasi yang sudah terjalin baik antara pemerintah dengan masyarakat setempat bisa terus terjalin sehingga tidak terjadi lagi konflik di belakang.
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini pun meminta penjelasan Menteri Bahlil terkait beberapa pertanyaan publik, seperti sikap investor atas peristiwa ini, pembicaraan lebih lanjut terkait masalah di lokasi investasi ini.
Terlebih, komitmen investasi di lokasi tersebut cukup besar nilainya, mencapai US$ 11,6 miliar atau sekitar Rp 174 triliun.
Buat Darmadi, pertemuan dengan investor itu sangat penting untuk menjaga confidence (kepercayaan) investor.
Sebab, konflik di Pulau Rempang ini sedikit banyaknya berpengaruh pada citra investasi bagi Indonesia.
“Seberapa jauh kita bisa menciptakan confidence kepada investor? Kalau begini-begini terus, nanti investor tidak akan datang. Nanti target bapak (investasi tahun 2023) Rp 1.400 triliun bisa-bisa susah terpenuhi,” ucapnya.
Untuk itu, dia berharap Menteri Bahlil dapat menjelaskan strateginya meyakinkan investor luar negeri. Karena masalah Rempang ini berdampak besar kepada image Pemerintah Indonesia, terutama soal investasi.
Darmadi menuturkan publik ingin konflik di Pulau Rempang ini menghadirkan kepastian bagi investasi sehingga Indonesia ini tidak mudah diprovokasi oleh hal-hal destruktif yang bisa merusak confidence investor.
“Nah, strategi dari Kementerian Investasi seperti apa untuk memulihkan persepsi investor terhadap iklim investasi di Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid tidak begitu mepermasalahkan besaran nilai investasi di Pulau Rempang yang sempat dipertanyakan publik.
Pasalnya, besaran nilai investasi tersebut tidak akan pengaruh jika pemanfaatannya tak menguntungkan rakyat.
“Saya sih tidak melihat nilainya, saya melihat caranya, besar kecil kalau itu menguntungkan masyarakat yes oke jalan easy going lah, akan tetapi masyarakatnya dikomunikasikan dengan baik,” kata Abdul Wahid.
Menurut Abdul Wahid, klarifikasi yang disampaikan oleh Menteri Bahlil Lahadalia di depan Komisi VII DPR RI sangat baik.
Artinya ada keterbukaan dan keseriusan pemerintah untuk mengerek investasi masuk ke Indonesia, namun investasi yang masuk harapnya tidak merugikan atau menyusahkan masyarakat.
“Ya, baguslah. Artinya semua jadi jelas bahwa Indonesia memang benar-benar serius untuk mengerek investasi, tetapi itu semua tidak boleh merugikan masyarakat karena kehadiran investasi itu kan sesungguhnya negara ini dibentuk atas dasar untuk meningkatkan kesejahteraan tetapi kesejahteraan itu kan harus ada sifatnya melindungi segenap tumpah darah,” ucapnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meyakini betul bahwa langkah pemerintah untuk menerima investasi di Pulau Rempang tujuannya sangat baik, namun masih kurangnya komunikasi ke masyarakat hingga terjadi penolakan.
“Nah, niat pemerintah bagus, tetapi komunikasi tidak bagus, tentu menjadi masalah juga kalau niat pemerintah sudah bagus ya tinggal komunikasi dong dengan gaya masyarakat, bukan dengan gaya birokrat,” ujarnya.
Anggota DPR RI Dapil Riau 2 ini menuturkan dengan masuknya investasi di Pulau Rempang akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat lokal setempat.
Untuk itu, Abdul Wahid menyarankan agar pemerintah tidak serta merata mengambil tenaga kerja dari luar untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, tetapi bagaimana pemerintah meningkatkan skill mereka.
“Kalau potensi lapangan kerjanya kita dukung tetapi jangan juga lapangan kerja itu mengutamakan orang luar, harus diutamakan orang lokal. Bagaimana kalau mereka tidak ada skill, ya naikkan skill-nya buat up skillingnya di Kementerian Tenaga Kerja, sudah ada program up skilling,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pemerintah ke depan harus intens membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat demi keberlangsungan pembangunan di negeri ini lewat investasi-investasi tersebut.
“Betul sekali. Kalau misalkan komunikasinya bagus, bisa menjadi contoh bagi investasi yang lain ya,” katanya.
“Orang kan kalau sudah merasa nyaman jangankan ganti rugi barangnya pun dikasihkan aja begitu, jadi soal pendekatan saja niatnya sudah bagus. Jadi berkomunikasilah dengan gaya masyarakat, hadirlah sebagai budaya masyarakat sehingga mereka merasa nyaman,” pungkas Abdul Wahid.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Friederich Batari