jpnn.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau akan berdampak besar bagi ekonomi nasional dan khususnya ekonomi masyarakat di Pulau Rempang.
Diketahui Pulau Rempang akan dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus bernama Rempang Eco City.
BACA JUGA: Soroti Kasus Rempang, Aktivis HAM Natalius Pigai Singgung UU Omnibus Law, Simak
Salah satu di dalamnya adalah pabrik produsen kaca China, Xinyi Glass Holdings Ltd dengan lahan 2.000 hektare (ha).
Menurut Menteri Bahlil, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
BACA JUGA: NCW Minta Pemerintah Menahan Diri, Jangan Paksakan Proyek Rempang ECO-City
Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengatakan investasi di Pulau Rempang diyakini tidak akan ditolak oleh masyarakat setempat, jika investasi dengan nilai ratusan triliun rupiah itu berdampak pada kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
Dengan demiikian, menurut Intan Fauzi pemerintah harus meyakinkan masyarakat setempat terkait masa depan mereka, baik itu lapangan kerja, ganti rugi rumah hingga lahan bertani mereka.
BACA JUGA: KAKI Minta Mafia Tanah di Rempang Segera Ditindak
“Kalau bicara investasi masuk, saya yakini bahwa tidak ada penolakan. Karena kalau bicara investasi itu kan akan berdampak juga ke masyarakat sekitar, tapi kalau saya melihat Rempang ini harus ada keberpihakan kepada komunitas lokal dalam hal ini masyarakat setempat,” kata Intan Fauzi, Minggu (1/10).
“Negara kita negara besar, jadi saya yakin dengan investasi itu harus berdampak bagi penyerapan tenaga kerja, kemudian bagi community development, artinya perekonomian lingkungan di sana itu harus tumbuh,” sambungnya.
Menurut Intan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang tepat untuk investasi karena didukung dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat.
Untuk itu, pemerintah lewat Menteri Bahlil harus memastikan hak masyarakat yang akan direlokasi, serta memastikan lapangan kerja yang layak bagi mereka.
“Jadi kalau bicara masyarakatnya, saya yakin tidak ada penolakan. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir karena Indonesia ini laku kok, artinya yang penting adalah pemerintah bisa menjaga, di satu sisi investasi masuk untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia tapi di sisi lain ini berdampak positif bagi masyarakat,” ucapnya.
Politikus PAN ini menjelaskan relokasi atau ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini tidak pernah mengecewakan. Sebut saja investasi jalan tol yang dilakukan oleh para investor, pemerintah tetap menekankan agar masyarakat yang terkena dampak atas investasi harus mendapat kompensasi yang sepada bahkan lebih.
“Kalau bicara yang namanya investasi dalam bentuk apa pun Indonesia sudah banyak melakukan, misalnya infrastruktur jalan, jalan tol selama ini pembebasan lahan sebagainya kan memang sudah ada aturannya, tidak ada kata ganti rugi yang ada ganti untung,” kata Intan.
“Pohon pagar saja dihitung. Jadi, di satu sisi antara pengusaha atau masuk di investasi itu jelas, tapi di sisi lain agreement komitmen antara pengusaha dengan rakyat setempat juga harus jelas, harus konkret,” kata Intan.(frijpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari