JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Inflasi DPR segera mengawasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi tahun iniPemerintah dan akan dimintai pertanggungjawaban jika target inflasi jauh meleset dari target seperti yang terjadi di tahun lalu.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, reward and punishment harus diberikan kepada pemerintah dan BI agar pengendalian inflasi berjalan maksimal
BACA JUGA: Rp 250 M untuk Promosi Destinasi Baru
Selain itu, parlemen akan membuat perhitungan dan implikasi inflasi terhadap kesejahteraan masyarakatHarry mengatakan, tanpa upaya serius mengendalikan inflasi, daya beli masyarakat akan menurun
BACA JUGA: BKPM Pasang Target Investasi Rp 230 T
Parlemen akan membuat model pertanggungjawaban dari pemerintah dikaitkan dengan tugas dan fungsi masing-masing lembagaBACA JUGA: Warga Protes Pembangunan Tower SUTT
Salah satu bentuk sanksi misalnya dengan mengurangi anggaran lembaga yang dinilai bertanggung jawab."Kalau beras kan terkait Mentan, Mendag, dan Bulog di bagian distribusi dan PSO (tugas layanan publik)Ini kayaknya mereka seperti ha-ha-he-he saja," kata Harry.
Inflasi tahun lalu melambung hingga 6,96 persen atau jauh di atas target pemerintah 5 plus minus 1 persenInflasi komponen volatile foods merupakan yang paling tinggi hingga 17,74 persenSedangkan inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (administered price) mencapai 5,40 persen dan inflasi inti 4,28 persenTahun ini, pemerintah memasang target inflasi yang cukup optimistis, yakni 5,3 persen.
Menkeu Agus Martowardojo mengaku tidak masalah jika harus dilakukan pengawasan mengenai pengendalian inflasi oleh parlemen"Kita kan sudah merencanakan melakukan review berkala," kata Agus(sof/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ditetapkan Sembilan Wilayah Kerja Panas Bumi
Redaktur : Tim Redaksi