DPR Bisa Setujui Konfrontasi di Ambalat

JAKARTA - DPR meminta pemerintah bersikap lebih tegas untuk menyelesaikan persoalan sengketa di Ambalat yang diwarnai provokasi-provokasi oleh kapal perang Malaysia dengan cara melanggar batas wilayah perairan Indonesia.

"Jika pemerintah tidak tegas dan Malaysia terus-menerus melakukan provokasi di Ambalat, lanjutnya maka tidak menutup kemungkinan DPR akan menyetujui konfrontasi terhadap kapal-kapal perang Malaysia yang memasuki perairan Indonesia," tegas Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6).

Menurut Muhaimin, DPR sudah sangat keras meminta ketegasan pemerintah dalam menyikapi persoalan Ambalat antara lain dengan mengajukan nota protes diplomatik dan juga meminta agar Dubes Indonesia untuk Malaysia bersikap proaktif.

Malah DPR juga sudah meminta bantuan pertahanan khususnya untuk Angkatan Laut Indonesia kepada pemerintah Belanda guna menghadapi provokasi negara-negara lain“Saat ini, Indonesia membutuhkan dukungan Belanda terkait pertahanan dalam konflik Ambalat,” kata Muhaimin ketika bertemu Ketua Eerste Kamer (Senate) Belanda, Yvone Ema Timmerman Buck.

Dia mengungkapkan, bantuan yang diharapkan adalah kerjasama berupa peningkatan kualitas kapal-kapal perang yang menjadi pertahanan laut Indonesia

BACA JUGA: Australia Sumbang Polri Alat Tes DNA

Namun, dalam hal ini DPR hanya membuka pintu kerja sama saja dengan Belanda karena pemerintah yang akan menentukan tindak lanjut keinginan kerja sama tersebut.

“DPR hanya membuka pintu agar dalam krisis Ambalat ini, Belanda bisa mempertimbangkan untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan kualitas atau mutu kapal perang Indonesia,” terang Muhaimin.

Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nurwahid merasa kecewa dengan pemerintah yang hanya berwacana dalam menyikapi sengketa AmbalatMenurutnya, jika memang serius mengurusi negeri ini, maka sudah semestinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla segera menjadwalkan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib bin Haji Tun Abdul Razak guna membahas penyelesaian sengketa Ambalat.

“Ini permasalahan serius

BACA JUGA: UU Pemda Dipecah Tiga

Malaysia itu selalu mancing di air keruhApalagi ini di masa-masa Pilpres

BACA JUGA: Gerakan Antisawit Hambat Ekspansi

Mereka harus tahu Ambalat itu wilayah kedaulatan IndonesiaJadi, presiden dan wapres tidak hanya cukup bersikap tegas, tapi perlu ada langkah konkret,” ujarnya.

Ditegaskan, presiden merupakan panglima tertinggi TNI dan PolriJadi, dalam kapasitas itu presiden perlu mengambil tindakan nyata, sehingga harga diri bangsa Indonesia tidak diinjak-injak(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Usul Wakil Kepala Daerah Ditiadakan