JAKARTA -- Komisi V DPR menerima banyak laporan mengenai dugaan penyelewengan dana pembangunan bandara Kualanamu, MedanHanya saja, komisi yang membidangi masalah infrastruktur itu tidak mau ikut campur masalah penyelewengan dana dimaksud.
Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow menjelaskan, pihaknya hanya punya kewenangan untuk mendorong agar proyek bandara Kualanamu bisa kelar sesuai target, yakni tahun depan.
"Banyak laporan miring yang masuk soal Kualanamu
BACA JUGA: Pengangguran Disebut Ikut Rusak Sendi Berbangsa
Tapi itu domain BPK dan aparat penegak hukum yang lainPolitisi perempuan dari Partai Golkar itu menyebutkan, laporan yang masuk ke komisi yang dipimpinnya antara lain dari LSM
BACA JUGA: Demokrat Berharap Nazaruddin Tak Serius Umbar Ancaman
Komisi V DPR, lanjutnya, sempat menanyakan masalah itu ke dirjen perhubungan udara kemenhub dalam forum rapat kerja. "Kami minta klarifikasi dan pemaparan dirjen katanya baik-baik saja," terangnya.Dijelaskan, dalam waktu dekat Komisi V DPR juga akan melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek Kualanamu
BACA JUGA: Nazaruddin Diibaratkan Orang Panik Memukul Bulan
"Kita harus memastikan bahwa anggaran digunakan dan ada progres di lapangan," ujarnya.Terkait dengan kondisi saat ini, dimana pengerjaan sisi udara (sektor publik) sudah mencapai 80,5 persen sedang progres sisi darat (sektor privat) baru 64 persen, Yasti mengatakan, pihaknya harus melihat langsung di lapangan.
Namun, lanjutnya, sejak awal pihaknya sudah memperkirakan pengerjaan sisi darat bakal molorIni terkait dengan kondisi tanah yang mudah turun"Kalau kondisi tanah mudah turun, sebenarnya kan tak cocok (untuk bandara)," katanya. Dia menduga, studi kelayakan yang dilakukan sekitar 7-8 tahun silam, kurang cermat mengkaji kondisi tanah ini.
Karenanya, Yasti mengaku tidak kaget jika ada persoalan pengurukan runway (landasan pacu)Sebelumnya Kepala Satuan kerja (Satker) Bandara Kualanamu, Darpin Sinaga yang menjelaskan bahwa progres pengerjaan sisi udara (sektor publik) sudah mencapai 80,5 persenSedangkan progres sisi darat (sektor privat) baru 64 persen.
Darpin mengatakan, pihaknya mengalami kendala karena pasokan material berupa pasir untuk runway (landasan pacu) bermasalah sehingga proses pembangunan terhenti sejenakPasalnya, lokasi penambangan pasir ditutup Pemkab setempat(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Tak Tegas, Setgab Bisa Alami Demoralisasi
Redaktur : Tim Redaksi