jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asfinawati menyebut anggota DPR menyampaikan informasi sesat atas wacana Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau RUU KPK.
Menurut Asfinawati, anggota parlemen selalu berargumen bahwa RUU KPK ialah bentuk penguatan lembaga anti-rasuah. Namun, argumen itu justru berkebalikan dengan poin yang masuk dalam RUU KPK.
BACA JUGA: Tegas, Ini Sikap PSI soal Revisi UU KPK
"Kalau kami melihat ada sebuah penyesatan informasi yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk di dalamnya anggota DPR," kata Asfinawati ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/9).
Menurut Asfinawati, RUU KPK bukanlah penguatan parlemen terhadap pemberantasan korupsi. KPK justru dilemahkan atas RUU KPK tersebut.
BACA JUGA: Catatan Orang Dalam KPK soal Upaya Sistemis Melemahkan Pemberantasan Korupsi
“Jadi kira-kira kalau revisi diberlakukan, otomatis KPK akan berhenti," lanjut dia.
Asfinawati berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak usulan RUU KPK yang datang dari DPR ini. Sebagai presiden, Jokowi masih berhak mementahkan upaya pelemahan terhadap semangat pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Karyawan KPK Tak Akan Puas Sebelum Kata Tolak Keluar dari Mulut Jokowi
"Presiden akan dicatat di dalam sejarah dan dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia, apakah dia mengambil tindakan untuk mendukung pemberantasan korupsi atau akan mengambil tindakan yang berada pada sisi pelemahan atau jangan-jangan berada pada sisi koruptor," timpal dia.(mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terkait Revisi UU KPK, Begini Respons Aliansi Masyarakat
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan