jpnn.com, JAKARTA - Delegasi DPR RI yang berkunjung ke Kroasia baru-baru ini mengharapkan Indonesia bisa belajar banyak dari cara negara bekas bagian Yugoslavia itu dalam mengelola danau. Sebab, Kroasia memiliki danau besar yang sangat terawat dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik mulai dari pembangkit listrik, produksi air bersih hingga mengembangkan pariwisata daerah.
Hal itu bisa menjadi proyek percontohan bagi pengembangan 15 danau di Indonesia yang sudah diprakarsai Presiden Joko Widodo sejak tahun lalu. Hal itu merupakan salah satu poin penting dalam Kunjungan Kerja Komisi VII DPR saat bertandang ke Parlemen Kroasia, di Zagreb, baru-baru ini.
BACA JUGA: Indonesia Bisa Belajar Kelola Danau dari Kroasia
Kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha itu juga diikuti oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi dan Syaikul Islam serta sebelas anggota Komisi VII lainnya. Menurut Satya, Indonesia bisa meningkatkan kerja sama dengan Kroasia dalam pengelolaan lingkungan.
“Kami berharap kerja sama bidang lingkungan antara Indonesia dan Kroasia semakin berkembang ke depannya. Salah satunya adalah pengembangan danau,” papar Satya usai melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Komisi Bidang Lingkungan dan Pendidikan, Sabina Glasovac serta Wakil Ketua Bidang Kerjasama Parlemen Kroasia Darko Horva, di Gedung Parlemen Kroasia.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, kerja sama parlemen Indonesia dan Kroasia bisa lebih ditingkatkan khususnya bidang energi dan lingkungan. Sebab, kedua negara memiliki potensi besar dua sektor tersebut.
Indonesia dan Kroasia merupakan dua negara yang aktif menandatangi Perjanjian Paris 2015. Karena itu kedua negara diharapkan bisa saling bertukar pengalaman dalam menangani isu-isu perubahan iklim.
“Dari pertemuan kedua parlemen tersebut, kita menaruh harapan besar bahwa Indonesia-Kroasia mampu menjadi mitra yang kuat dalam pengembangan sektor energi baru dan terbarukan serta pengembangan LNG, sebab di Kroasia saat ini sedang dibangun LNG receiving terminal terbesar yang akan beroperasi tahun 2020 mendatang. Ini akan menguntungkan bagi Indonesia yang memiliki kebutuhan LNG cukup besar,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur itu.(adv/jpnn)
BACA JUGA: Harus Ada Alokasi untuk Siswa Miskin dalam PPDB
BACA JUGA: Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Dinilai Gagal
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembahasan RKUHP dan RKUHAP Pecahkan Rekor
Redaktur : Tim Redaksi