jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partonan Daulay memandang perlu membentuk tim independen untuk meneliti kebenaran rumor adanya beras untuk rakyat miskin (raskin) bercampur beras plastik di Karawang.
Saleh menilai, harus ada pihak yang memiliki otoritas dan kemampuan khusus meneliti zat-zat yang terkandung dalam raskin yang dimaksud.
BACA JUGA: KPK: Putusan Praperadilan Upaya Hambat Pemberantasan Korupsi
"Masalah ini perlu diteliti lebih lanjut. Harus ada pihak independen yang otoritatif memberikan penilaian tentang zat apa sesungguhnya yang terdapat di dalam campuran," kata Saleh, di gedung DPR Jakarta, Selasa (26/5).
Politikus PAN ini mengatakan, sepengetahuannya raskin tidak boleh dicampur dengan bahan apapun. Beras bersubsidi tersebut harus dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh warga.
BACA JUGA: KPK Pastikan Penyidikan Kasus Pajak BCA Tetap Lanjut
"Raskin itu bukan gratis. Mereka yang menerima raskin kan juga membayar. Meskipun membayar jauh di bawah harga pasar, tetapi mereka tetap menginginkan beras raskin sama dengan yang non-raskin," tegasnya.
Saleh berharap jangan sampai kejadian seperti ini justru membuat warga miskin takut untuk membeli dan mengonsumsi raskin. Bulog pun kata Saleh, harus bertanggung jawab dalam masalah ini. Sebagai penyedia utama raskin, Bulog-lah yang paling tahu tentang mutu dan kualitas raskin.
BACA JUGA: Megawati Ingin Dokumen KAA dan GNB Jadi Warisan Dunia
"Saat ini, Komisi VIII sedang rapat dengan pejabat eselon I Kemensos. Meskipun Bulog yang menyediakan berasnya, namun KPA-nya adalah Kemensos. Karena itu sangat tepat jika pertanyaan juga ditujukan kepada mereka," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapolri Pastikan Tak Ada Beras Plastik
Redaktur : Tim Redaksi