DPR Galang Interplasi Penyelenggaraan Haji

JAKARTA - Fraksi Partai Golkar Menilai terdapat sejumlah masalah serius pada penyelenggaraan haji tahun ini yang menjadi keluhan jemaahGolkar akan mendorong penggunaan hak interpelasi maupun hak angket untuk menyelidiki kebijakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang sangat merugikan jemaah

BACA JUGA: Depdagri Belum Terima Keputusan DPRD Sulbar

Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan, masalah serius itu antara lain terkait kualitas pelayanan yang banyak dikeluhkan jemaah"Terutama masalah pemondokan haji yang letaknya jauh dari Masjiddil Haram, possisi jemaah dalam satu kloter yang dipecah-pecah dan ditempatkan pada pemondokan yang terpisah sehinga jemaah harus bergabung dengan kloter lain," ujar proyo dalam jumpa pers FPG di pressroom DPR RI, Senin (15/12).

Selain itu, katanya, letak pemondokan yang jauh ternyata tidak didukung dengan sarana transportasi yang memadai

BACA JUGA: Premiun Turun, Supir Taksi Untung

"Sehingga jemaah haji banyak yang tersesat dan jarang menjalankan sholat lima waktu di Masjiddil Haram," sambungnya.

Priyo juga menuding kualitas pemondokan haji bahkan ada yang belum siap huni dan tidak memenuhi standar karena terlalu padatnya penghuni"Air sering macet, tidak ada AC, serta jumlah kamar mandi dan WC tidak seimbang dengan jumlah jemaah

BACA JUGA: Mainkan Harga, SPBU Nakal Ditindak

Ini sangat rawan dengan penyebaran ISPA (penyakit infeksi saluran pernapasan atas)," ulas priyo.

Menurut Priyo, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang mahal ternyata tidak dibarengi dengan pelayanan yang memadai dan memanusiakan para jemaahKarenanya, Golkar menilai Departemen Agama tidak memiliki grand design dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Fraksi Partai Golkar memperteimbangkan agar ke depan perlu adanya pemikiran untuk membentuk lembaga yang independen, lebih bersifat profesional, akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan ibadah hajiLembaga itu tidak lagi di bawah Depag," cetusnya.

Golkar, sambung Priyo, juga mendorong agar DPR menggunakan hak konstitusinya seperti hak angket dan interpelasi guna menyelidiki kebijakan pelaksanaan ibadah haji yang sangat merugikan jemaah.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Organda Segera Turunkan Tarif