DPR Hanya Mengusulkan, Biar Pemerintah Memutuskan

Kamis, 18 Juni 2015 – 22:11 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR, M Misbakhun menyatakan bahwa Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang lebih dikenal dengan sebutan dana aspirasi merupakan amanat UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Menurutnya, justru usulan itu selaras dengan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR RI.

"Masyarakat, camat, bupati dan gubernur yang minta itu setiap DPR kunjungan kerja ke daerah. Sebagai wakil rakyat, wajib kita sampaikan ke pihak pengambil keputusan,” kata Misbakhun dalam diskusi di pressroom DPR RI, Kamis (18/6).

BACA JUGA: Senator Sebut Dana Aspirasi Salahi UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona

Menurutnya, usulan itu akan dimasukkan ke dalam program pembangunan pembangunan pemerintah yang anggarannya dibiayai APBN. Mekanisme pencairan dana UP2DP dari APBN juga diserahkan sepenuhnya ke pemerintah.

Karenanya Misbakhun yang juga wakil ketua tim UP2DP itu menjelaskan, keputusan akhir soal dana aspirasi ada di tangan pemerintah. “Pada akhirnya, usulan ini terserah pemerintah untuk menindaklanjutinya, karena anggota DPR memang bukan kuasa pengguna anggaran,” ujarnya.

BACA JUGA: DPR: Opini tak Efektif Lemahkan Institusi Penegak Hukum

Wakil Ketua Tim Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) DPR M Misbakhun.

BACA JUGA: Ada 224 Pasangan Bakal Calon Kada Pilih Jalur Perseorangan

Namun, Misbakhun juga mengingatkan bahwa DPR bukan pelaksana dana aspirasi. Selain itu, sesuai Pasal 23 UUD 1945 maka seluruh penggunaan anggaran akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Program ini untuk memperkuat keterwakilan di Dapil masing-masing sekaligus untuk membangun transparansi dan akuntabilitas anggota DPR RI,” tegasnya.

Soal munculnya angka Rp 20 miliar, kata Misbakhun, karena didasarkan pada proposal masyarakat yang masuk ke setiap anggota DPR.  "Mekanisme pengajuan hak anggota tersebut harus dengan persetujuan fraksinya masing-masing," ungkap papar anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan itu.(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Datangi KPU, Idrus Ingatkan Keabsahan Kepengursan Golkar Hasil Munas Riau


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler