DPR Harus Perintahkan Audit KPU

JAKARTA- Langkah KPK untuk menelusuri carut marut pemilu legislatif (pileg) 2009 mendapat dukungan dari Independent Monitoring Organization (IMO)Aliansi 7 LSM ini menduga telah terjadi penyimpangan logistik pemilu oleh KPU sehingga negara dirugikan mencapai Rp 28,428 miliar

BACA JUGA: Akbar Yakin Masuk Nominasi Cawapres Golkar

IMO yang merupakan gabungan dari Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Corruptioon Watch, SEKNAS FITRA, KIPP Indonesia, Indonesian Parliamentary Center (IPC), The Initiative Institute, dan Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), menilai ada 5 modus yang menjadi penyebabnya.

Pertama, muncul dari pengadaan kotak suara senilai Rp 7,19 miliar (nilai tender Rp 482,92 miliar), surat suara Rp 33,18 miliar (tender Rp 33,34 miliar), teknologi informasi kerugian diperkirakan mencapai Rp 216,07 miliar (tender Rp 23,402 miliar), keempat, pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg Rp 15,13 miliar (tender Rp 54,70), bahkan untuk sosialisasi kerugian seluruhnya sesuai nilai tender yakni Rp 12,92 miliar.

"Kami mendesak pula DPR RI agar melakukan audit khusus terhadap KPUSedang KPK harus memeriksa lebih lanjut indikasi penyimpangan ini," ucap Sulastyo dari IPC

BACA JUGA: JK Diprediksi Menang di Rapimnasus Golkar

Buruknya kualitas penganggaran di KPU diduga menjadi titik awal carut marutnya pilegSebagai contoh, logistik seperti kotak suara yang diadakan pada pileg 2004 dan digunakan sampai tahun 2014, dari penelusuran lapangan malah sudah hilang.

Untuk membuktikannya, IMO sempat melakukan semacam survei lapangan di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta

BACA JUGA: Pilih Komposisi Menteri di Perbanyak

Logistik di kelima provinsi tersebut ternyata banyak yang tak lengkap atau hilangPadahal meraka adalah daerah yang baru saja menyelenggarakan pilgub"Misalnya Palembang yang meminta pengadaan kotak suara padahal baru saja gelar pilkada," timpal Elisabeth Kusrini dari Initiative Institute.

Dari temuan ini, IMO menduga telah terjadi modus pemborosan sistematis, tidak efisien, dan dugaan pengadaan logistif fiktifLaporan meraka sudah diserahkan langsung pada Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Haryono Umar(pra/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sarwono Apresiasi Sikap Golkar