DPR Harus Terus Diawasi

JAKARTA - Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) Firmanzah, berharap masyarakat terus mengawasi Komisi XI DPR dalam proses pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (DGBI) guna mencegah kembali terjadinya skandal seperti Miranda Swaray Goeltom pada 2004 lalu.

"Apabila dikemudian hari terbukti bahwa DPR masih melakukan transaksi dalam pemilihan DGBI tersebut, maka komitmen itu hanya sebatas lifeserviceDampaknya akan jauh lebih buruk buat citra DPR, sebab melakukan kesalahan yang sama untuk pemilihan pejabat serupa," tegas Firmanzah, di Jakarta, Senin (3/5).

Selain masyarakat luas, menurut Firmanzah, pengawalan atas komitmen DPR itu juga bisa dilakukan oleh tiga kandidat yang kini bersaing memperebutkan kursi masing-masing Krisna Wijaya yang saat ini menjabat Komisaris Bank Danamon Tbk, Halim Alamsyah (Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI) dan Perry Warjiyo (Direktur Riset Kebijakan Moneter BI).

Lebih lanjut, Firmanzah juga menyatakan apresiasi yang tinggi terhadap janji DPR untuk merubah diri dan tidak akan main-main lagi dengan praktik suap dan politik transaksional

BACA JUGA: Ruhut: Tak Setuju Gedung Baru DPR, Munafik

Oleh karena itu, dia berharap semua pihak, baik fraksi, partai, dan anggota di Komisi XI, kandidat yang akan bersaing, dan juga pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan pemilihan ini hendaknya berfikir seribu kaliSebab media dan pemantau lain pasti akan mencermati pemilihan DGBI ini.

"Kalau dari DPR sudah berkomitmen seperti itu, tapi ada kandidat yang mencoba dan mungkin memaksakan kehendak dengan cara menyuap DPR, sebaiknya DPR mencoret nama kandidat bersangkutan dan jika perlu mengumumkannya di media agar menjadi pelajaran

BACA JUGA: Menang Karena Syaukani Pulang

Langkah ini pasti didukung masyarakat," katanya.

Firmanzah juga mengingatkan salah satu fungsi yang strategis BI adalah bidang pengawasanJadi, dalam konteks pemilihan DGBI ini, DPR juga harus lebih menyoroti para kandidat mengenai kemampuan BI mendatang dalam menjalankan fungsi ini.

Pengawasan BI terkait dengan kebijakan suku bunga, sedangkan kebijakan fiskal bagian dari kementerian keuangan

BACA JUGA: Kubu Anas Pilih Silent Operation

Kebijakan suku bunga BI tersebut menyangkut pengendalian infalsi dan nilai tukar rupiah“Apalagi nilai tukar rupiah saat ini dinilai terlalu kuat dan merugikan eksportir,” ujar dia.

Di sisi lain, Firmanzah juga mengingatkan agar kandidat terpilih nantinya harus bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah, tidak memiliki masalah di masa lalu, dan mempunyai kemampuan untuk memimpin.

Sementara Anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Asman Abnur menegaskan DPR periode ini telah banyak belajar dari pola pemilihan sebelumnya yang bermasalah, dan tidak akan mengulang seperti masa pemilihan Miranda Goeltom“Kita akan obyektif dan berusaha akan melaksanakan pemilihan ini dengan cara yang bersih dalam pemilihan DGBI,” kata Asman yang juga Ketua Fraksi PAN DPR ini.

Senada dengan Asman, anggota Komisi XI yang juga dari PAN, M Ichlas El Qudsi menjelaskan bahwa DPR periode saat ini sudah berubah dan tidak akan mengulang kesalahan masa lalu.

Elqudsi juga memberi sinyal jika komisi perbankan DPR menginginkan calon dari luar BI mengingat kasus suap yang pernah terjadi saat pemilihan Miranda Goeltom tahun 2004 silam“Kita menilai calon dari luar memang lebih memiliki karakter untuk membenahi BISebab, calon dari dalam saat ini sulit diharapkan pasca terbongkarnya kasus Century,” katanya.

Fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga kandidat Deputi Gubernur BI yang telah dikirim pemerintah, rencananya akan digelar oleh Komisi XI DPR, pada Rabu (5/5)(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Rita Cerita Kemenangan, Syaukani Nangis