JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa polemik tentang keistimewaan Yogjakarta akan bisa diredakan jika pemerintah secepatnya menyerahkan draf RUU Keistimewaan (RUUK) DIY itu ke DPR.
"Serahkan saja draf RUU Keistimewaan (RUUK) DIY itu ke DPR secepat mungkin, karena apa yang menjadi materi RUUK itu tidak banyak berubah dari yang pernah dibicarakan pada tahun 2009 lalu," kata Ganjar Pranowo, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/12).
Andaipun ada perubahan materi yang diusulkan pemerintah, lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, sebenarnya hal itu dapat dibicarakan lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan yang ada di Yogyakarta seperti DPRD Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Paku Alam, tokoh masyarakat, dan akademisi"Dalam posisi itu, DPR akan bisa menjadi penengah
BACA JUGA: DPD Siapkan RUU Agraria Baru
Bila tidak, maka spekulasi muncul, dan akhirnya tambah runyam," tegas Ganjar.Tentang keputusan yang dihasilkan Paripurna DPRD Yogyakarta bahwa pengisian Gubernur DIY dengan penetapan, Ganjar menilainya sebagai cermin aspirasi masyarakat Yogyakarta
Terakhir Ganjar juga mengingatkan, keputusan Paripurna DPRD Yogjakarta itu sudah sejalan dengan sikap DPR periode 2004-2009
BACA JUGA: Cak Anam Pimpin PKNU Lagi
Saat itu, sebutnya, 9 dari 10 fraksi di DPR memang setuju dengan penetapan"Maka sebenarnya, keputusan DPRD Yogyakarta itu sudah satu garis dengan DPR RI periode lalu
BACA JUGA: FPKB Publikasikan Kinerja Tahunan Fraksi
Dan sampai hari ini, tidak ada suara-suara yang berbeda dengan itu," pungkasnya(fas/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Tawari Sultan Jabatan Gubernur Sepanjang Hayat
Redaktur : Tim Redaksi