JAKARTA - Apresiasi positif kali layak diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di DPRMeskipun hanya memiliki 28 kursi sehingga tergolong fraksi kecil, FPKB mampu memberi contoh positif bagi delapan fraksi lain
BACA JUGA: Demokrat Tawari Sultan Jabatan Gubernur Sepanjang Hayat
Terlepas dari substansi materinya, FPKB menjadi fraksi pertama di DPR yang menyampaikan laporan kinerja fraksi 2009 ?2010 kepada publik."Ini kalau kalau kita bedah bisa beberapa jam, karena sangat tebal
Publikasi yang dipandu Sekretaris FPKB Hanif Dhakiri itu turut dihadiri Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
BACA JUGA: Lagi-lagi Demokrat Kecewa dengan Partai Koalisi
Belakangan, Ketua DPR Marzuki Alie datang bergabung.Terkait judul buku yang dipilih, Marwan menyebut itu sebagai refleksi internal agar para anggota FPKB tidak bekerja dalam konteks elitis
Dalam laporan disebutkan bahwa FPKB telah mengusulkan 57 Rancangan Undang ?Undang (RUU)
BACA JUGA: Muktamar di Kapal Pelni, PKNU Kantongi Rekor MURI
Dari sana, sebanyak 34 RUU telah disepakati untuk masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) 2009 ? 2014Di antaranya, RUU Hukum Disiplin Prajurit TNI, RUU Komponen Cadangan, RUU Peradilan Militer, RUU Pedesaan, RUU Jogjakarta, RUU Hak -Hak Masyarakat Adat, RUU Kerukunan Umat Beragama, dan RUU Keterwakilan Perempuan di Sektor Publik.Marwan menambahkan selama setahun pertama FPKB fokus pada enam isuYakni, anggaran 10 persen untuk desa, pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, penanganan TKI/TKW, pemberantasan korupsi, dan usulan program Nahdliyin
"Jangan keliru, FPKB yang pertama kali memperjuangkan anggaran 10 persen untuk desa yang terintegrasi di APBN dan APBDBukan cuma Rp 1 miliar seperti yang diwacanakan ke publik ituRp 1 miliar itu tidak ada artinya dibandingkan 10 persen," kata Ketua DPP PKB itu"Kami juga mengusulkan moratorium pengiriman TKW khsusu PRT, sepanjang negara penerima tidak memberi perlindungan khusus terhadap PRT," imbuh Marwan.
Terkait fungsi pengawasan selama setahun, lanjut Marwan, selain melalui rapat komisi, FPKB juga aktif memberikan pernyataan sikap melalui media massa dan diskusi publik"Tercatat tidak kurang dari 86 konferensi pers dan 8 diskusi publik digelar oleh Fraksi PKB," ungkapnya.
Bukan hanya itu, dalam menjalankan fungsi representasi, setidaknya 13 kelompok masyarakat pernah beraudiensi secara resmi dengan fraksi"Ini belum termasuk kelompok masyarakat yang bertemu langsung secara pribadi dengan anggota," tegas MarwanSayangnya, laporan itu tidak dilengkapi dengan evaluasi kinerja per individu anggota fraksi, terutama keaktifan"Kalau soal itu, teknis lahYang penting isu-isu strategis," tandasnya.
Publikasi laporan iti disambut positif Muhaimin Iskandar"Alhamdulillah, sejauh ini anggota fraksi cukup lumayan, tidak terlalu memalukanKalau ada yang memalukan ya ditutupi lah," candanya.
Marzuki Alie menyampaikan inisiatif FPKB merupakan dukungan terhadap agenda reformasi DPRApalagi, penyampaian laporan kinerja fraksi tersebut memang diatur Pasal 80 ayat 2 UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Pasal 18 ayat 6 Tata Tertib DPRMeskipun begitu, pimpinan dewan tidak memiliki kewenangan memaksa fraksi-fraksi untuk menyusunnya"Jadi, ya kita hanya tunggu -tungguSambil secara informal terus disampaikan," kata Marzuki.
Secara terpisah, Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri mengatakan laporan tahunan fraksi tersebut seharusnya tidak sekedar menampilkan dokumentasi kegiatan"Yang mesti ditampilkan adalah evaluasi kinerja masing -masing anggota FPKB," katanya.
Dia juga mengingatkan sebenarnya waktu diterbitkannya laporan evaluasi kinerja anggota fraksi ini adalah saat pergantian tahun sidang DPR dari Tahun Sidang I ke Tahun Sidang II pada pertengahan Agustus laluMeski begitu, sebagai sebuah inisiatif awal, Ronald tetap mengapresiasi FPKB yang telah memulainya."Ini seharusnya bisa menjadi perhatian fraksi yang belum melakukannya," tegas Ronald(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Golkar: Suara PD di Jawa akan Habis
Redaktur : Tim Redaksi