DPR Janjikan Anggaran Lebih bagi Polri

JAKARTA – Ketua DPR Agung Laksono mendesak Kapolri Bambang Hendarso Danuri segera mengumumkan enam nama perwira Polri yang menjadi beking aksi kejahatan terutama perjudian dan pembalakan (illegal logging)Menurut Agung, Kapolri harus segera melakukan tindakan tegas terhjadap anak buahnya yang telah terlibat aksi kejahatan.

“Enam perwira tinggi Polri itu tidak sedikit, karena itu tak usah ditutup-tutupi

BACA JUGA: Dubes Rusia Temui Sutiyoso

Ini sekaligus sebagai upaya memberi efek jera kepada pelaku,” kata Agung Laksono kepada wartawan di gedung DPR RI, Selasa (2/11).

Lebih lanjut Agung menambahkan, jika Kapolri memberi penjelasan sampai tuntas kepada publik terkait anak buahnya yang menjadi beking kejahatan maka hal itu justru akan memberi efek positif bagi citra polisiPasalnya, selama ini masyarakat memandang Polisi dalam pemberantasan judi dan ilegal logging dari sisi negatifnya saja.

“Artinya kalau diumumkan masyarakat akan menilai bahwa yang terlibat menjadi beking judi atau illegal logging itu oknumnya saja

BACA JUGA: Setjen DPR Evaluasi Proyek Renovasi

Tetapi kalau ditutup-tutupi, justru lembaga Polri yang rugi sendiriYang jelas masyarakat juga tidak bisa disalahkan kalau main tuduh,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Agung juga mengatakan, jika Kapolri bertindak tegas dan terbuka justru akan menjadikan masyarakat semakin berani menyampaikan laporan kepada Polri bila melihat hal-hal yang mencurigakan maupun melanggar hukum

BACA JUGA: Bayar Hutang Harus Disetujui DPRD

Agung menilai, saat ini masyarakat lebih memilih bersikap pasif lantaran banyak laporan ke polisi yang ternyata tidak ditindaklanjuti.

Agung yang juga tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar ini menilai, secara politis DPR jelas akan mendukung ketegasan KapolriBahkan jika memang terdapat indikasi kuat yang disertai bukti-bukti tentang perwira Polri yang nakal, Kapolri disarankan tak ragu-ragu lagi mengumumkannya“Jangan biarkan masalah ini berkembang dan berlarut-larut tanpa penjelasan, apalagi kalau memang orangnya sudah ada, umumkan biar tidak ada dugaan-dugaan negatif dari masyarakat,” tukasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menyatakan, dalam rapat kerja (raker) dengan Kapolri nanti Komisi III akan terus memberikan dorongan, karena langkah yang dilakukan Kapolri sudah mulai membuahkan hasil“Kejahatan premanisme, perjudian dan pembajakan hak intelektual sama berbahayanya bagi bangsa IndonesiaKejahatan itu akan timbul tenggelam, seirama dengan pencegahan yang dilakukanKarena itu pemberantasannya harus berkelanjuta dan tidak terputus,” ujar Aziz Syamsuddin.

Jika memungkinkan, lanjut politisi Golkar yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum KNPI ini, Komisi III sebagai mitra kerja Kepolisian akan memperjuangkan anggaran bagi Polri untuk opersasional pemberantasan kejahatan itu“Kalau untuk hal-hal yang bermanfaat dan menentramkan bagi kehidupan orang banyak, pasti kita perjuangkan,” papar dia lagi.

Untuk itu lanjut Aziz yang juga calon anggota legislatif (Caleg) dari daerah pemilihan Lampung itu, Komisi III DPR akan memanggil para Kapolda sebagai kepanjangan tangan Kapolri di daerah-daerah untuk terus melakukan memberantas premanisme hingga koordinat-koordinatnya.(ara/eyd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu : Pemda Bisa Cicil Hutang