jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Itet Tridjajati Sumarijanto mengecam pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek. Hal itu terkait vaksin palsu yang beredar di masyarakat yang dianggap tidak memberikan dampak kesehatan pada manusia,
“Pernyataan itu sungguh telah melukai masyarakat luas,” kata Itet dalam siaran persnya diterima, Sabtu (2/7).
BACA JUGA: Ancam Keselamatan Negara, Pak Jokowi Diminta Segera Bertindak
Itet mengaku mendapat keluhan dan laporan dari masyarakat bahwa pernyataan Menkes itu bentuk ketidakpedulian akan kondisi masyarakat yang sedang resah karena anaknya kemungkinan tidak terlindungi dari berbagai penyakit tertentu.
Menurutnya, Menkes seharusnya tahu bila seseorang tidak mendapat imunisasi dari vaksin palsu tentu akan dapat tetular penyakit tertentu. Itu adalah dampak konkrit bagi manusia kalau menggunakan vaksin palsu. "Kalau telah beredar 13 tahun tentu dampaknya luar biasa,” katanya.
BACA JUGA: Ternyata Sindikat Vaksin Palsu Libatkan Distributor Obat Asli
Ia mengingatkan bahwa Menkes juga harus tahu ada imunisasi wajib bagi anak di antara usia 0-9 bulan. Kalau usia mereka lewat, tentu tidak dapat diberikan lagi imunisasi tersebut. Akan melahirkan generasi tanpa perlindungan dari penyakit tertentu. Imunisasi ulang tidak akan mampu menyelesaikan secara menyeluruh.
Ia juga menyayangkan usulannya belum dijalankan oleh Menkes. Usulan tersebut berkaitan dengan perlunya mengungkap toko, rumah sakit, klinik yang mengedarkan vaksin palsu.
BACA JUGA: Hamdalah, Peserta Mudik Gratis PDIP dengan KA Sudah Berangkat
“Itu berlarut-larut. Masyarakat semakin resah, tanpa ada kepastian apakah anaknya menggunakan vaksin palsu atau tidak?,” tanta dia.
ia mengecam keras lambatnya Menkes dalam merespons persoalan tersebut. Ia pun menilai Menkes adalah sosok yang tidak cakap dalam menjalankan tugasnya sesuai Tupoksinya.
"Secara tegas saya mengusulkan kepada Presiden RI untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Kesehatan. Agar kedepannya tidak sekadar menjadi Kementerian pemadam kebakaran, yang hadir disaat adanya persoalan, bukan hadir di masyarakat sebelum terjadinya persoalan,” katanya.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah SBY Minta Lembaga Peradilan Lebih Transparan
Redaktur : Tim Redaksi