jpnn.com - JAKARTA – Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2015 mencatat Kejaksaan Agung menempati kinerja paling jeblok di antara kementerian dan lembaga (K/L) dengan skor 50,02 dan nilai CC. Angka ini hanya naik 01 persen dibanding tahun 2014 sebelum Korps Adhiyaksa dipimpin HM Prasetyo.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani memberikan kritik yang pedas terhadap Kejagung.
BACA JUGA: KPK Periksa Petinggi Global Daya Manunggal
“Dengan tidak beranjaknya skor LAKIP Kejagung selama setidaknya 3 tahun berturut-turut, maka Jaksa Agung perlu mendeklarasikan tekad untuk melakukan “over-haul” akuntabilitas dan transparansi kinerja Kejagung di 2016 dan tahun-tahun selanjutnya,” kata Arsul, Selasa (5/1).
Politikus PPP itu mengatakan, jika tekad tersebut tidak dicanangkan maka image Kejagung sebagai lembaga penegak hukum sulit untuk menjadi positif di mata publik. Apalagi untuk mensejajarkan diri dengan KPK.
BACA JUGA: Ngeri-ngeri Sedap! Kejagung Isyaratkan Gandeng KPK Garap Kasus Ini...
Arsul berpendapat salah satu akar masalah yang menjadi faktor rendahnya skor akuntabilitas dan transparansi Kejagung adalah tidak terbangunnya dengan Sistem Manajemen Informasi Kejaksaan Agung RI (SIMKARI).
“Bandingkan dengan MA misalnya, SIMARI-nya cukup baik dalam memberikan informasi, utamanya perkara kepada publik. Publik juga tidak mengetahui sejauh mana reformasi birokrasi dijalankan di Kejagung, termasuk transparansi dalam pengisian jabatan-jabatan eselon 1 dan 2 sesuai dengan aturan dalam UU ASN,” katanya.
BACA JUGA: Hmmm..Ical Cs Mulai Pertimbangkan Merapat ke Pemerintah
Soal apakah dengan LAKIP ini diperlukan reshuffle untuk Jaksa Agung? Menanggapi hal ini, Arsul menyerahkan masalah itu kepada Presiden Joko Widodo. Ia yakin presiden punya pertimbangan sendiri dalam mengambil keputusan reshuffle atau tidak.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarian di Atas Sajadah di Kantor Kanwil Kemenag Menuai Kritik
Redaktur : Tim Redaksi