DPR Mainkan Politik Belah Bambu

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens menilai Komisi III DPR telah memainkan politik belah bambu"Separoh diinjak dan separohnya lagi diangkat," kata Boni, di Jakarta Jumat (6/11), menjawab pertanyaan soal jalannya Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Kapolri di ruang rapat Komisi III, Nusantara II DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/11) dinihari.

Mestinya, Komisi III lebih menempatkan dirinya sebagai fasilitator terhadap membangun kembali komunikasi dan harmonisasi tiga lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan, Polri dan KPK

BACA JUGA: KPK Serahkan 7 Dokumen

Namun hal itu tidak terjadiMalah secara gamblang rakyat menyaksikan bahwa Polri hanya disodorkan dengan berbagai pertanyaan yang semua jawabannya terkesan pihak Polri yang paling benar dan telah bertindak sesuai dengan hukum, sementara dua petinggi non-aktif KPK Bibit dan Chandra dikesankan sebagai pihak yang memeras dan menyalahgunakan wewenang, ujar Boni.

Demikian juga dengan substansi pertanyaan para anggota dewan terhormat yang sangat normatif dan terkesan malas untuk berfikir rumit

BACA JUGA: KPK Baru Serahkan Rekaman

Misalnya dengan mempersoalkan rekaman adanya dugaan rekayasa kriminalisai terhadap KPK yang disutradarai oleh Anggodo Widjojo dengan melibatkan jajaran kepolisian, kejaksaan dan mencatut nama presiden"Barangkali karena konspirasi itu terlalu rumit, lalu anggota Komisi III malas mendalaminya

BACA JUGA: Amien: Anggodo Mestinya Disekap

Bahkan Ruhut Sitompul dari Fraksi Demokrat bisa jadi dengan maksud carimuka mengatakan hubungan baiknya dengan kepolisian dan lama menjadi pegacara polisi," tegas Boni.

Bahkan, klaim Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri yang menyebut pihaknya memiliki bukti, keterangan, saksi, dan saksi ahli yang menguatkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penyuapan, dan pemerasan yang Bibit dan Chandra yang diduga menyalahgunakan wewenang terkait pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap Anggoro serta pencegahan dan pencabutan pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra, langsung disambut tepuk tangan seluruh anggota DPR mendukung klaim Polri itu tepat.

“Tidak satupun diantara anggota Komisi III mempertanyakan fakta-fakta seperti bukti rekaman pembicaraan antara Anggodo dan para petinggi kepolisian dan kejaksaanSeharusnya kalau mereka itu memiliki kecerdasan yang cukup, bukti materiil rekaman yang diperdengarkan dalam sidang MK itu secara siqnifikan akan mempengaruhi proses yang akan terjadi dimasa datang, termasuk ancaman hukuman bagi pimpinan Polri dan Kejaksaan," kata Boni Hargen.

Ironisnya, lanjut Boni, tidak satupun diantara anggota dewan yang mempertanyakan soal lolosnya Anggodo atas dugaan setidaknya pasal pencemaran nama baik terhadap Presiden SBY (RI 1) yang disebut-sebut dalam rekaman itu"Ini jelas anggota DPR sudah menunjukkan keberpihakannya pada kepolisian dan sebentar lagi kita akan saksikan bagaimana KPK akan dipolitisasi oleh DPR," tegasnya.

Menjawab pertanyaan, terlepas dari perseteruan Polri dengan KPK, kenapa akhir-akhir ini rasa tidak senang terhadap KPK itu mulai mencuat dari kalangan Anggota DPR? Boni Hargen menduga sumbernya mayoritas berasal dari pihak-pihak yang pernah dipanggil KPK sebagai saksi"Silakan, chek saja ke KPK atau di-searching google," saran Boni Hargen(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Serentak Repotkan MK