jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Ichsan Firdaus meminta pemerintah untuk membuktikan klaim surplus beras pada periode Februari sampai Maret mendatang.
Sebab, faktanya di lapangan pemerintah mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
BACA JUGA: Korupsi Marak, Ketua DPR Imbau Pemerintah hingga Bos Parpol
"Kalau memang produksi beras kita surplus semestinya tidak impor. Mestinya harga beras tidak naik,” kata dia saat dihubungi, Kamis (22/2).
Mengenai impor beras yang dilakukan oleh pemerintah, menurut dia, karena tidak adanya sinergi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Kesalahpahaman itu diduga karena ketidakakuratan data produksi beras sehingga keran impor terbuka. "Tak hanya masalah produksi saja, melainkan data luas tanam," jelas dia.
BACA JUGA: Sahroni: Pemberantasan Narkoba tidak Boleh Parsial
Sementara itu, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yeni Sucipto menuturkan, evaluasi komprehensif terhadap anggaran dan hasil kinerja perlu dilakukan guna menghindari terjadinya pemborosan anggaran.
“Anggaran untuk berbagai program kedaulatan pangan selama tiga tahun ini terlihat sangat besar,” jelas dia.
Dia juga meminta Kementan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran mengingat angkanya mencapai Rp 32,8 triliun pada 2018.
BACA JUGA: Presiden ke Sawah Saat Hujan Lebat, Arief: Nanti Pilek Lho
Hal ini untuk merealisasikan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar satu juta hektare di luar pulau Jawa.
"Data itu implikasinya kepada persoalan alokasi anggaran dan target,” kata Yeni. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Senator Dorong Pemerintah Tambah Kuota Impor Beras di Kepri
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga