jpnn.com, BATAM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil Kepri Haripinto meminta pemerintah untuk bisa menstabilkan harga di pasar. Caranya dengan memastikan stok sembako termasuk beras aman melalui operasi pasar.
"Pemerintah harus cepat bertindak. Beras itu adalah kebutuhan wajib. Kalau mahal sama saja mencekik warga. harus dipastikan dulu pasokan aman,” katanya.
BACA JUGA: Stok Obat RSUD Menipis, Pasien Kembali Beli dari Luar
Terkait impor, Haripinto berharap BP Batam, Pemko Batam dan provinsi Kepri bisa duduk bersama mengambil langkah. Bisa mengusulkan ke pusat untuk menambah kuota beras ke Kepri.
"Kita bisa minta bersama-sama ke pusat untuk membuka impor dengan jumlah yang lebih besar ke Batam. Impor itu ada di Bulog, tapi kuotanya kita bisa minta diperbanyak ke Batam," katanya.
BACA JUGA: Ini Penyebab Angka Kematian Ibu Melahirkan Tinggi di Batam
Dengan tingginya harga Sembako di pasaran, akan menambah derita warga di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Dia berharap pemerintah daerah turun ke pasar untuk memastikan harga eceran tidak lebih tinggi dari HET.
"Kalau saya tidak salah, operasi pasar sering dilakukan Pemko Batam. Itu bisa jadi solusi jangka pendek. Tetapi kita harus bisa memikirkan solusi jangka panjang, biar kasus seperti ini tidak terulang lagi," katanya.
BACA JUGA: Seludupkan 40 Ribu Butir Ekstasi 4 WN Malaysia Ditangkap
DPRD Kota Batam sepakat jika impor beras solusi dalam rangka menstabilkan harga beras di pasar yang kini terus naik. Batam yang sejatinya bukan daerah penghasil beras sangat bergantung kepada beras dari luar negeri. Hal ini juga disebabkan beras dari luar daerah tidak menjamin harganya bisa lebih murah.
"Beras yang berasal dari dalam negeri tentu yang jadi kendala adalah biaya transportasinya.
Biaya yang dihasilkan sampai di Batam jauh lebih besar dibanding beras impor," kata Yudi, anggota DPRD Batam, Rabu (8/2).
Maka kalau ibaratnya keseimbangan keperluan beras Batam memang berasal dari luar. "Suka tak suka. Mau tidak mau memang kondisi ekonomi Batam selama ini konsumsi beras luar. Sebenarnya beras impor kita itu berasal dari Thailand, Vietnam. Hanya saja yang jadi persoalan sejak 2010 lalu tidak ada lagi impor beras ini," sebut Yudi.
Untuk itulah ia menilai, pemerintah daerah bersama pemangku kebijakan, baik itu Pemko, DPRD, Provinsi, BP Batam, perlu duduk bersama dan sekaligus menyampaikan ke pemerintah pusat terkait kebutuhan beras di Batam.
”Ketika kota perlu beras, hal pertama perlu minta izin impor beras. Sampaikan kondisi kita saat ini. Sebenarnya impor beras ini sudah pernah
kita lakukan. Makanya saat itu kita diberikan kuota impor," tuturnya.
Yudi menilai tinggal kepiawaian dan peran pemangku jabatan di daerah saja. Namun kalau memang kita memerlukan beras sekian, pemerintah juga perlu mengajukan ke depertemen terkait seperti beacukai dan bulog.
"Dulu kita dibilang gak dapat sebenarnya dapat. Tinggal kegesitan, keinginan daripada pemerintah itu sendiri," ujarnya.
Dia menambahkan, sebenarnya kewenangan impor beras itu ada di bulog. Nantinya bulog akan melihat layak atau tidak melakukan impor tersebut. Untuk impor beras nantinya bulog bisa mengajak mitra ataupun importir lokal.
"Tinggal dibicarakan. Jadi belum tentu bulog yang impor itu lebih murah. Makanya ketika impor ini dibuka, bulog bisa melibatkan pengusaha lokal yang memiliki jaringan serta bisa menjamin harga beras itu," jelasnya.(ska/ian/rng)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pintu Mobil Dibobol, Uang Ratusan Juta Raib
Redaktur & Reporter : Budi