jpnn.com - JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan tes ulang kepada honorer kategori dua (K2) dianggap wajar oleh anggota Komisi II DPR RI.
Apalagi tesnya hanya untuk menetapkan rangking honorer K2 yang akan diangkat dalam empat tahap.
BACA JUGA: 4 Fakta Keterkaitan Kades dengan Para Pembunuh Salim Kancil yang Digaji Perbulan
"Kalau MenPAN-RB ingin tes ulang, kami rasa itu hak eksekutif karena itu sudah ranah pemerintah. Meski DPR hasratnya tidak usah dites lagi, tapi kan penentunya pemerintah juga. Eksekutif punya mekanisme tersendiri dalam merekrut pegawainya," beber Bambang Riyanto, anggota Komisi II DPR RI kepada JPNN, Kamis (1/10).
Dia menambahkan, kalaupun harus tes, Komisi II hanya menyarankan agar model tesnya secara manual alias sistem lembar jawab komputer (LJK). "Setahu saya, tesnya itu sangat sederhana dan dilakukan sesama honorer K2 sehingga honorer ini bersaing di antara mereka untuk memperebutkan kursi CPNS tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat," bebernya.
BACA JUGA: KPK Dalami Permintaan Pengamanan dari Gatot ke NasDem
Politikus Gerindra ini menyarankan honorer K2 untuk sedia payung sebelum hujan. Ada atau tanpa tes pun honorer K2 harus menyiapkan diri, menambah kemampuan dirinya.
"Belajar itu kan tidak harus kalau ada tes. Menjadi PNS itu harus selalu belajar biar kompetensinya makin tinggi," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Anak Buah Megawati Kritik Dua Paket Ekonomi Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dipolisikan RJ Lino, Masinton: Terima Kasih
Redaktur : Tim Redaksi