jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memerinci alokasi anggaran dalam setiap refocusing kegiatan penanganan dampak pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Ansy dalam Rapat Kerja (Raker) lanjutan dengan Menteri LHK RI Siti Nurbaya, pejabat Eselon 1 dan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Selasa (21/4/2020).
BACA JUGA: Ansy Lema Minta Kementan Fokus Penanganan Covid-19 di Sektor Pangan
Setelah membaca materi presentasi KLHK, Ansy berkesimpulan bahwa belum ada penjelasan lebih rinci mengenai alokasi anggaran di masing-masing Direktorat Jenderal. Padahal, KLHK mendapat penyesuaian anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 2,54 triliun. Anggaran KLHK menjadi 6,78 triliun.
Oleh karena itu, menurut Ansy, perlu dijelaskan dengan perincian anggarannya. “Ini sangat vital untuk menilai apakah realokasi dan refocusing kegiatan KLHK tepat sasaran dan sesuai agenda prioritas atau tidak,” katanya.
BACA JUGA: Penanganan Kesehatan Pasien Covid-19 Harus Jadi Fokus Utama, Bukan Sekadar Pembatasan Sosial
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan anggaran yang rinci membuat kita bisa menilai atau menakar apakah refocusing program dan realokasi anggaran sesuai skala prioritas dan memenuhi aspek kemendesakan dan tepat sasaran atau tidak. Jika belum detail dan tidak rinci, dikhawatirkan salah sasaran.
“Sebagai anggota DPR, saya memiliki tanggung jawab pengawasan dan hak menyusun anggaran (budgeting). Saya ingin memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan betul diprioritaskan untuk petani hutan dan masyarakat sekitar hutan yang terdampak covid-19,” tegas Ansy.
BACA JUGA: Garda NTT Buka Posko Untuk Bantu Mahasiswa Terdampak Covid-19
Wakil rakyat asal NTT itu meminta KLHK memprioritaskan kepentingan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Dia juga menekankan perlunya perhatian bagi kesejahteraan para pengabdi hutan.
KLHK dapat mengusahakan program lapis pertama yang langsung menopang ekonomi masyarakat yang tinggal di hutan dan sekitar hutan. Misalnya, pembelian produk-produk hasil kelompok petani hutan untuk bisa disalurkan kepada masyarakat seperti sayur-mayur, kopi, ternak atau pun madu hasil hutan.
Saat ini, program yang dibutuhkan adalah program yang langsung bisa memberikan manfaat untuk menopang ekonomi rakyat.
Dalam presentasi, menruut Ansy, dirinya mencatat program-program KLHK untuk masyarakat masuk dalam kategori lapis kedua. Misalnya, program-program seperti kebun bibit rakyat 1.200 unit, bibit produktif 2,5 juta batang, bantuan bang pesona 1.000 paket, bantuan alat ekonomi produktif 278 unit, dan promosi serta pemasaran produk kelompok usaha perhutanan sosial 7.000 paket.
“Ini belum memenuhi aspek kemendesakan, karena tidak langsung membantu masyarakat di sekitar hutan yang kini terdampak pandemik Covid-19,” kata Ansy.
Mantan aktivis PMKRI itu juga meminta KLHK agar memperhatikan kesejahteraan para pengabdi sektor kehutanan agar patroli hutan tetap aktif. KLHK harus ketat mengawasi agar hutan tidak dirusak pelaku illegal logging atau perburuan satwa liar untuk mencegah kejahatan di sektor kehutanan.
Selain itu, Ansy mendorong KLHK memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Pemerintah telah membentuk 5.873 KUPS dengan berbagai produk agroforestry (buah-buahan, kopi, gula aren, kayu putih, dan lain-lain).
Ketika mencermati presentasi KLHK, Ansy menilai belum ada aksi konkret untuk membeli produk-produk KUPS. Padahal KUPS perlu dibantu untuk keberlangsungan usaha mereka saat ini.
“Alokasi untuk membeli hasil produksi di Sekretariat Jenderal hanya untuk pembelian produk herbal/suplemen/madu dari kelompok tani hutan. Maka, saya mendorong KLHK supaya tidak hanya membantu distribusi dan promosi, tetapi membeli produk-produk hasil hutan dari KUPS,” imbuh Ansy.
Ansy berharap KLHK tetap konsisten menjaga keberlangsungan hutan konservasi di NTT. Provinsi NTT punya hutan konservasi yang harus dijaga agar tidak dirusak oknum tidak bertanggung jawab. Demikian pun laut yang termasuk wilayah konservasi harus tetap dijaga.
Oleh karena itu, Ansy mengapresiasi KLHK yang telah menghentikan pembangunan resor dan hotel di tiga pulau di Taman Nasional Komodo (TNK).
“Saya juga meminta Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk memberikan bantuan ekonomi produktif untuk masyarakat di sekitar konservasi. Dari alokasi refocusing anggaran sebesar Rp 389,92 miliar, KLHK dapat membantu tiga desa kawasan konservasi TNK yang terpukul karena pariwisata saat ini sedang mati suri,” tutupnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich