DPR Minta Timur Tak Main Politik

JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, mengingatkan calon Kapolri Komjen (Pol) Timur Pradopo agar tidak terlibat politik praktis bila memegang komando tertinggi di kepolisianPriyo yakin sikap netral Kapolri soal merupakan kunci unbtuk bisa suskes memimpin Polri

BACA JUGA: Putusan MK Ubah Pasangan Calon Pilkada Manokwari

"Saya dan kawan (pimpinan DPR) berpesan, kalau nanti pegang komando Polri, satu hal kunci suksesnya kalau polri tidak tergoda ke politik praktisBegitu tergoda di sana ya nanti itu kiamat," kata Priyo usai bertemu dengan Timur di ruang pimpinan DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/10).

Pada pertemuan itu, Priyo juga meminta Timur untuk menjelaskan kasus penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998

BACA JUGA: Bukan Karena Takut RMS

Sebab, saat itu Timur menjabat sebagai Kapolres Jakarta Barat"Dilaporkan semacam ini oleh media, kami sampaikan agar Timur bisa jelaskan ke publik," pintanya.

Sementara Koordinator Gerakan Reformasi Hukum (GERAK), Syamsuddin Radjab, menolak Timur Pradopo sebagai calon Kapolri

BACA JUGA: KOMISI VIII Siap-Siap Kunker ke AS

Selain karena menganggap Timur tidak berprestasi selama menduduki jabatan strategis, GERAK juga menilai mantan Kapolda Metro Jaya itu juga terlibat dalam kasus penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998.

"Timur Pradopo terlibat dalam pelanggaran HAM kasus penembakan mahasiswa Trisakti 1998 yang belum dipertanggung jawabkanKerusuhan antar etnis di Ampera Raya, serta pepengungkapan kasus penganiayaan Tama S Lankun, aktivis ICW adalah bukti kegagalannya sebagai Kapolda Metro Jaya," katanya.

Syamsuddin yang pernah menjadi Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) itu bahkan meragukan kemampuan Timur Pradopo untuk menuntaskan kasus-kasus besar yang melibatkan para petinggi Polri.

"Pengajuan Timur Pradopo sebagai calon Kapolri telah mengabaikan logika-logika idealitas publik terhadap calon pemimpin PolriTimur Pradopo tidak menjanjikan apa-apa dalam mereformasi Polri ke depan kecuali hanya kekecewaan akan mandeknya proses reformasi dan penuntasan kasus yang melibatkan elit kepolisian," ujarnya(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tidak Akan Beri Bantuan Hukum