Tidak Akan Beri Bantuan Hukum

JAKARTA -- Demi tegaknya hukum di Indonesia, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menegaskan PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum atas sejumlah kadernya yang terjerat kasus korupsiMenyusul belasan anggota DPR periode 1999-2004 menjadi tersangka kasus suap oleh KPK saat pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia Miranda Gultom.

Menurut AP Batubara tindakan kadernya yang diduga menerima suap tidak sesuai visi dan misi PDIP serta melanggar hukum, tidak akan mendapatkan bantuan hukum dari DPP PDIP

BACA JUGA: PDIP Didesak Recall Dudhie

”Jadi tidak benar jika ada anggapan bahwa penerimaan suap oleh oknum kader PDIP diperuntukan untuk dana sekretariat DPP PDIP, tapi DPP PDIP telah memiliki anggaran untuk kesekretariatan, termasuk untuk kampanye pemilu,” katanya.

Selain itu, AP Batubara meminta pemerintah, khususnya KPK, agar menindak siapapun politisi termasuk dari partai lain yang melanggar hukum, harus diproses secara hukum”Jika terbukti bersalah, mereka pun harus dipidana dan diberhentikan keanggotaannya di legislatif,” jelasnya.

Dan saat ini, lanjut AP Batubara, telah terjadi krisis kepemimpinan

BACA JUGA: FKB Siap di Belakang Menakertrans

Itu terlihat dari sosok sejumlah calon gubernur/bupati/walikota di sejumlah daerah yang berstatus tersangka dapat masuk ke pilkadaBahkan ada yang sampai terpilih menjadi kepala daerah

BACA JUGA: Belasan Hubungan Kerabat Huni Senayan

Di negara manapun di dunia ini, jika sistem hukum masih bisa diatur, maka negara tersebut tidak akan maju, bahkan akan menjadi negara tertinggal dalam pembangunannya di segala bidang,” katanya.

Untuk itu, AP Batubara mengajak jajaran pengurus dan kader PDIP untuk menaati segala ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pancasila dan UUD 1945 yang harus dijunjung tinggi”Sehingga masyarakat akan tertib, teratur dan taat hukum dan mampu memberikan rasa aman karena dapat mencegah tindak kekerasan seperti yang belakangan menjangkit di masyarakat,” papar AP Batubara.

AP berharap pemerintah dan DPR dapat memberikan anggaran yang cukup bagi anak-anak yang cerdas agar mereka diberikan beasiswa untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam dan luar negeri”Keberhasilan pendidikan bagi anak-anak yang cerdas dari Sabang sampai Merauke kelak akan memajukan perekonomian Indonesia dan menjadi calon-calon pemimpin bangsa ke depan yang berkualitas,” pungkasnya(dil)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Uji Busyro-Bambang, DPR Minta Masukan