JAKARTA - Apa jadinya jika tiga institusi pemeintah yang terkait tenyata tidak sehati dalam usulan perhitungan biaya distribusi dan margin (alpha, red) BBM dan elpiji? Sudah pasti menimbulkan tanya di kalangan politisi SenayanSebagian besar menilai ada permainan dalam usulan alpha tersebut sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) layak mengusutnya.
"Ini kok aneh, antara BPH Migas, Dirjen Anggaran Depkeu, dan Dirjen Migas beda-beda usulan alphanya
BACA JUGA: Pemerintah Usulkan Subsidi BBM Rp 25,21 Triliun
Hati-hati loh ya, meski alphanya hanya berkisar Rp 600 an-Rp 700 an tapi jika dikalikan dengan jutaan KL pasti akan menimbulkan penyimpangan," kritik Effendi MS Simbolon, anggota Komisi VII saat RDP dengan Dirjen Migas, BPH Migas, Dirjen Anggaran Depkeu, dan Dirut Pertamina di Gedung Senayan, Rabu (11/2).Politisi FPDIP ini mengaku tidak percaya dengan angka-angka yang disodorkan para penyelenggara negara tersebut
"Kalau saya lihat data-data ini banyak unsur bohongnya
BACA JUGA: Pertamina Harus Jadi Operator Utama
Kalau pemerintah tidak mau terbuka, kami tidak segan-segan memanggil KPK untuk mengaudit iniDirjen Migas Evita Herawati Legowo sendiri mengungkapkan, perhitungan alpha didasarkan pada komponen biaya berupa pengangkutan, penyimpanan, distribusi yang kemudian ditambahkan dengan margin PSO/badan usaha serta penyalur.
"Kalau ada perbedaan karena memang tergantung biaya distribusi dan margin yang ada
BACA JUGA: KLBF Gugat Balik JP Morgan
Contohnya BPH Migas yang dibagi menjadi 14 wilayah distribusi niaga, alphanya tentu berbeda tergantung jauh dekat lokasinya," jelas Evita.Dari perhitungan itu, Ditjen Migas mengusulkan alpha rata-rata tertimbang secara nasional adalah ICP USD 40-50 per barel dengan besaran alpha Rp 693,5 per liter dan ICP USD 50-60 per barel yang alphanya Rp 704 per liter(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jamsostek Berpotensi Rugi Rp 2,04 T
Redaktur : Tim Redaksi