jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menyetujui realokasi anggaran Rp 48.580.993.500.287 sesuai dengan pagu SOTK baru dengan pagu awal Rp 78.256.327.121.000.
Komisi VIII juga menyetujui realisasi anggaran sesuai DIPA TA 2022 sebesar Rp 29.675.333.620.713 atau 37,92 persen.
BACA JUGA: Bersama Kemensos Salurkan Bantuan Ini, Jokowi: Ingat, Jangan untuk Beli Pulsa HP
Dua poin penting tersebut menjadi kesimpulan dalam rapat kerja antara Komisi VIll dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan jajaran di Gedung DPR RI (13/04).
Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi VIll DPR Yandri Susanto itu, ditekankan tiga poin yang menjadi agenda yang akan dikawal bersama.
BACA JUGA: Kemensos Ajak Masyarakat Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng
Pertama, terkait kepastian SDM kesejahteraan sosial (SDM kesos) di dua unit kerja.
Yakni, Ditjen Penanganan Fakir Miskin dan Badiklit Pensos dapat terus mengabdi di lingkungan Kemensos.
BACA JUGA: Terus Perbarui DTKS, Kemensos Dukung Program BLT Minyak Goreng
Kedua, terkait peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kemudian, memastikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) tetap sebagai program strategis Kemensos.
Dalam penjelasan itu, Mensos memastikan SDM Kesos di bawah dua unit kerja yang tidak tercakup dalam STOK baru ini tetap mendapatkan peran.
"SDM akan tetap mendapatkan peran, bahkan lebih besar lagi," kata Mensos Risma.
Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan, pengabdian para pendamping akan dioptimalkan untuk melayani dan menangani kebutuhan penerima manfaat.
Misalnya, memastikan layanan kepada lansia, terutama lansia yang tinggal tanpa keluarga.
“Para pendamping nanti bisa membantu memasak untuk memastikan kebutuhan nutrisi lansia terpenuhi,” kata Mensos.
Untuk peningkatan kualitas DTKS, Kemensos telah melakukannya secara sistematis, inovatif, dan berkesinambungan.
Termasuk penggunaan teknologi berbasis satelit yakni, geo-tagging.
Kemensos juga membangun sistem berbasis digital, yakni aplikasi cekbansos yang lebih partisipatif dan transparan.
Dalam raker tersebut, sejumlah anggota dewan memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program dan kebijakan Mensos.
Wakil Ketua Komisi VIII Tb Ace Hasan Syadzily menekankan pentingnya program rutilahu.
Di hari yang sama, Mensos menghadiri raker antara Komisi VIII DPR RI dan perwakilan menteri hukum dan HAM untuk membahas perkembangan RUU Penanggulangan Bencana.
Dalam rapat itu, Komisi VIII DPR RI bersama DPD RI dan pemerintah sepakat untuk menahan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana.
Meski demikian, Ketua Komisi VIIl Yandri Susanto mengatakan pihaknya tetap membuka ruang diskusi terkait penanggulangan bencana.
"Kami tadi setuju untuk dihentikan. Namun, komisi VIII tetap ingin membahas untuk mematangkan konsep. Bisa jadi RUU Penanggulangan Bencana ini kami hidupkan kembali untuk dibahas bersama-sama," katanya.
Mensos Risma mengatakan, meskipun belum ada titik temu terkait kelembagaan dan anggaran dalam RUU Penanggulangan Bencana, dirinya akan memperbaiki langkah penanganan bencana. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi