jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) siap mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk mengurangi pengeluaran masyarakat dengan program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng.
Kemensos menyediakan data yang terus diperbarui sebagai basis penerima BLT minyak goreng.
BACA JUGA: Kemensos Beberkan Pencapaian dalam Penuhi Hak Penyandang Disabilitas
Mewakili Mensos Tri Rismaharini, Sekjen Kemensos Harry Hikmat menyatakan, BLT minyak goreng masuk rumpun bantuan pangan nontunai (BPNT).
Sasaran para warga prasejahtera terekam dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
BACA JUGA: LKPP Minta Kemensos Susun Katalog Sektoral soal Pengadaan Alat Bantu
Harry menyatakan, Kemensos secara periodik terus memperbarui DTKS.
''Kami terus-menerus tingkatkan validitas dan realiabilitas ketepatan sasaran untuk memastikan penerima bansos dari DTKS,” kata Harry Hikmat.
BACA JUGA: Kawal Bantuan Kemensos untuk Asmat Tepat Sasaran, Bupati Elisa Kambu Siapkan Strategi Jitu
Hal ini dikatakan dalam acara Media Briefing BLT Minyak Goreng secara virtual di Jakarta, Jumat (8/4).
Kemensos meningkatkan pembaruan data dari sebelumnya setahun dua kali menjadi setiap bulan.
“Mensos meng-update setiap bulan dengan data yang berbasis by name by address, padan dengan data dukcapil atau nomor induk kependudukan (NIK),” kata Harry.
DTKS terbaru memungkinkan dilengkapi dengan foto kondisi rumah penerima bantuan.
“Data tersebut tersaji secara real time saat penyaluran bansos. Jadi, kami yakin ketepatan sasaran bansos jauh lebih baik,” kata Harry.
Kemensos juga menyediakan aplikasi cek bansos terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) dilengkapi dengan fitur usul sanggah.
Masyarakat bisa berpartisipasi mengusulkan bagi warga yang berhak menerima maupun menyanggah bagi warga tidak layak menerima.
“Melalui fitur usul-sanggah masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Termasuk ketika masyarakat menemukan keluarga sangat miskin dan layak menerima bisa juga diajukan di cek bansos,” katanya.
BLT minyak goreng menjangkau sasaran sebanyak 20,65 juta KPM, yaitu 18,8 juta KPM BPNT dan 1,85 juta KPM PKH yang belum terdaftar sebagai penerima BPNT.
Bantuan diberikan sebagai bantalan guna membantu meningkatkan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga memasuki Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meluncurkan program BLT minyak goreng yang secara seremoni berupa penyerahan uang tunai kepada masyarakat penerima bantuan di Pasar Angso Duo, Jambi, Kamis (7/4).
Dalam peluncuran BLT minyak goreng, hadir 100 penerima manfaat yang menerima bantuan senilai Rp 300 ribu per KPM.
Presiden meminta bantuan yang diterima digunakan guna keperluan yang bermanfaat bisa untuk modal usaha, membeli kebutuhan pokok, termasuk minyak goreng yang harganya meningkat saat ini.
Besaran bantuan BLT minyak goreng Rp 100 ribu setiap bulan yang diserahkan sekaligus untuk tiga bulan.
Bantuan yang diberikan bagi masyarakat yang memenuhi syarat akan menerima bantuan total Rp 300.000 pada April 2022.
''BLT ini menyasar 2,5 juta PKL dan pengusaha warung yang akan disalurkan TNI-Polri,'' tandasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi